MUNA BARAT – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Sariba, SP, mengapresiasi langkah cepat Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang turun langsung meninjau antrean panjang kendaraan di SPBU Suka Damai menyusul terbatasnya pasokan BBM jenis Pertalite.
Menurut La Ode Sariba, kehadiran langsung Bupati di tengah masyarakat menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap persoalan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Saya memberikan apresiasi atas respons cepat Bupati Muna Barat yang tidak hanya meninjau langsung kondisi di lapangan, tetapi juga segera mengambil langkah antisipatif melalui koordinasi distribusi serta mengimbau ASN yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk menggunakan Pertamax.” ujarnya.
Langkah ini mencerminkan semangat gotong royong agar masyarakat kecil tetap memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi,” sambungnya.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa persoalan antrean Pertalite bukan lagi sekadar masalah distribusi harian, melainkan menjadi indikator bahwa kebutuhan BBM masyarakat Muna Barat telah melampaui kuota yang tersedia.
Untuk itu, selain langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah daerah, La Ode Sariba mengusulkan beberapa solusi jangka pendek yang perlu segera ditempuh, antara lain meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi penyaluran agar pasokan lebih stabil, mengupayakan penambahan kuota sementara pada masa kebutuhan tinggi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar kondisi darurat seperti ini dapat segera diatasi.
Ia juga menilai bahwa penyelesaian jangka panjang harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Sudah saatnya Muna Barat memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi berdasarkan kebutuhan riil daerah. Pertumbuhan kendaraan terus meningkat, sementara kuota masih relatif tetap. Kondisi ini tentu akan terus memunculkan antrean apabila tidak dilakukan penyesuaian,” katanya.
Selain penambahan kuota, DPRD juga memandang perlu adanya penambahan titik layanan distribusi BBM, baik melalui pembangunan SPBU baru maupun SPBU Kompak di wilayah-wilayah yang jauh dari SPBU Suka Damai. Dengan hanya mengandalkan satu SPBU, beban distribusi akan semakin berat seiring meningkatnya jumlah kendaraan.
La Ode Sariba juga mengajak pemerintah daerah untuk membuka komunikasi yang lebih intensif dengan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan pemerintah pusat agar Muna Barat memperoleh perhatian khusus dalam kebijakan distribusi energi.
Di sisi lain, ia menyoroti keberadaan para pengecer BBM yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pelayanan energi, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang lokasinya jauh dari SPBU.
“Keberadaan pengecer tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan perdagangan semata. Dalam banyak wilayah di Muna Barat, mereka justru menjadi ujung tombak pelayanan karena mampu mendekatkan BBM kepada masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer apabila membeli langsung di SPBU. Peran sosial dan ekonominya sangat besar,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah bersama Pertamina mencari pola pembinaan yang lebih baik terhadap para pengecer, sehingga keberadaan mereka tetap dapat dipertahankan melalui mekanisme yang legal, tertib, dan terawasi. Menurutnya, pembinaan akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan meniadakan keberadaan mereka.
“Pengecer perlu diposisikan sebagai mitra distribusi yang dibina, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan. Dengan pembinaan yang baik, masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses BBM, sementara pengawasan terhadap penyaluran subsidi juga dapat dilakukan secara lebih efektif,” tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Sariba menegaskan komitmennya untuk mendorong koordinasi lintas sektor guna memperjuangkan penambahan kuota BBM, peningkatan infrastruktur distribusi, serta penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Persoalan BBM harus menjadi momentum untuk membenahi sistem distribusi energi di Muna Barat secara menyeluruh. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi antrean hari ini, tetapi memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh akses energi yang adil, mudah, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan : Dedi
