KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., bersama Ketua DPRD Konut, Sekda, Inspektur Daerah, dan Kepala BAPPERIDA menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/07/2025).
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Ir. Hugua, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, serta Ketua DPRD Provinsi Sultra, La Ode Tariala. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran Forkopimda, para Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekda, dan Inspektur se-kabupaten/kota di Sultra.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara luar biasa pula. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama,” tegas Gubernur ASR.
Senada dengan hal itu, Plt. Deputi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menyampaikan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif. Ia mengibaratkan KPK dan aparat penegak hukum lainnya sebagai pihak yang hanya memberikan resep dan dosis, sementara pelaksanaannya ada di tangan daerah.
“Pengelolaan sumber daya alam di Sultra harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam justru menjadi musibah, bukan berkah,” pesannya.
Rakor diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi oleh Gubernur Sultra, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sultra. Ini menjadi simbol keseriusan seluruh pemangku kebijakan untuk membangun pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui partisipasi aktifnya dalam Rakor ini kembali menegaskan arah kebijakannya yang berpihak pada integritas dan pelayanan publik yang profesional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Redaksi
