KENDARI — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (11/5/2026). Apel tersebut menjadi momentum penguatan disiplin birokrasi sekaligus konsolidasi pemerintahan memasuki tahun kedua kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka–Hugua.
Di hadapan para pejabat eselon, kepala OPD, serta ASN lingkup Pemprov Sultra, Hugua menegaskan pentingnya menjaga disiplin, etika birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis sebagai penggerak roda pemerintahan sekaligus ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, seluruh aparatur diminta bekerja secara maksimal, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Memasuki tahun kedua pemerintahan ASR–Hugua, kita harus semakin memperkuat disiplin, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. ASN harus menjadi contoh dalam profesionalisme dan pengabdian,” ujar Hugua.
Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan birokrasi yang solid dan responsif. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Dalam arahannya, Hugua juga menyinggung semangat Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengangkat nilai harmoni Sultra. Menurutnya, harmoni merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang seimbang antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.
“Harmoni Sultra bukan hanya slogan seremonial, tetapi menjadi semangat bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat kerja sama, dan membangun daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Wagub menjelaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Karena itu, ia menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menyatukan arah pembangunan daerah.
Menurut Hugua, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi ruang silaturahmi, komunikasi, dan penguatan jejaring antarpemerintah serta organisasi perangkat daerah dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Melalui Musrenbang, visi pembangunan Sulawesi Tenggara harus diterjemahkan secara nyata ke dalam program kerja dan penganggaran APBD. Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar mampu menerjemahkan Tri Cita pembangunan Sulawesi Tenggara ke dalam program yang konkret dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Hugua memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra atas respons cepat dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menilai kerja cepat, koordinasi yang baik, serta kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat terjadi bencana merupakan bentuk nyata pelayanan publik yang harus terus dipertahankan.
“Respons cepat terhadap masyarakat yang terdampak bencana adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal membantu warga,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
