MUNA BARAT – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Berbagai program strategis pemerintah pusat dan provinsi mulai diarahkan untuk meningkatkan sarana produksi, budidaya, pengolahan hasil perikanan hingga penguatan kawasan permukiman nelayan.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat evaluasi dan pemaparan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat yang dipimpin Kepala DKP Mubar, Sukarti Lykra, di hadapan Bupati Muna Barat La Ode Darwin, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jumat (25/9/2026) pagi.
Pertemuan itu membahas realisasi program, progres kegiatan yang sedang berjalan, sekaligus strategi pengawalan program prioritas nasional dan program reguler pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam paparannya, Sukarti mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, DKP Mubar berhasil mendapatkan 12 kegiatan yang bersumber dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dari jumlah tersebut, dua kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara 10 kegiatan lainnya bersumber dari APBN.
Total nilai keseluruhan program tersebut mencapai lebih dari Rp24 miliar.
“Kegiatan ini meliputi bantuan jaring ikan, bibit ikan, sarana pengolahan ikan, hingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),” kata Sukarti.
Tambahan 8 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Muna Barat sebelumnya telah mendapatkan alokasi pembangunan KNMP pada lima lokasi. Namun, untuk pelaksanaan program tahun 2027, Mubar kembali memperoleh tambahan alokasi indikatif sebanyak delapan lokasi.
Delapan lokasi tersebut masing-masing berada di Desa Barakkah, Pajala, Gala, Kangkunawe, Tiga, Tasipi, Mandike, dan Katela.
Sukarti mengatakan tambahan alokasi tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Program KNMP ini merupakan program strategis nasional. Alhamdulillah, Muna Barat mendapat tambahan alokasi indikatif di delapan desa. Program ini merupakan hasil sinergi dan komunikasi yang terus dibangun bersama pemerintah pusat atas dorongan dan semangat Bupati Muna Barat, La Ode Darwin,” ujarnya.
Dengan tambahan delapan lokasi tersebut, Pemkab Mubar melalui DKP akan melakukan pengawalan mulai dari tahapan persiapan, pemenuhan persyaratan, hingga kesiapan teknis di lapangan.
Tak hanya KNMP, DKP Mubar juga menyiapkan sejumlah program baru untuk memperkuat sektor budidaya perikanan.
Salah satu program yang akan diusulkan adalah budidaya tematik ikan darat Mini-RAS dengan target sekitar 50 lokasi potensial yang tersebar di wilayah daratan Muna Barat.
Usulan program tersebut ditargetkan masuk pada akhir 2026 dengan harapan dapat mulai direalisasikan pada awal 2027.
Selain itu, DKP Mubar juga menyiapkan 21 program reguler yang akan diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Program tersebut mencakup kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan hingga pembenihan ikan.
Seluruh usulan ditargetkan diajukan pada akhir 2026 untuk menjadi bagian dari program pelaksanaan pemerintah pada 2027.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin meminta DKP tidak hanya fokus pada proses pengusulan, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan teknis dan administrasi telah disiapkan sejak awal.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting karena cakupan program akan menyasar wilayah yang cukup luas, mulai dari pelosok daratan hingga pulau-pulau terluar Muna Barat.
Bupati juga meminta dukungan lintas organisasi perangkat daerah agar proses pengusulan dan pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pihak Dinas PUPR, DPMPTSP, Bappeda, BKAD, BRIDA, DPMD, Inspektorat hingga pemerintah desa harus memberikan dukungan dalam menyelaraskan penyiapan persyaratan, baik secara administratif maupun kebijakan dalam proses pengusulan,” tegas La Ode Darwin.
Ia menekankan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar setiap program yang diusulkan memiliki kesiapan data, administrasi, teknis dan dukungan lapangan yang memadai.
Penguatan program sektor kelautan dan perikanan tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak akses bantuan bagi masyarakat, meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, serta mendorong berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan di Muna Barat.
Dengan potensi wilayah pesisir dan kepulauan yang dimiliki, Pemkab Mubar kini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
Laporan : Dedi
