KENDARI – Upaya perlindungan sumber daya kelautan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Buton Utara (Butur) semakin diperkuat. Sebanyak lima Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang mencakup sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di wilayah pesisir resmi menerima Surat Keputusan (SK) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pembentukan dan pengesahan POKMASWAS tersebut mendapat dukungan penuh dari DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKP) Sultra sebagai lembaga pendamping. Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas legalitas yang kini dimiliki oleh kelompok-kelompok pengawas masyarakat tersebut.
Menurutnya, keberadaan POKMASWAS menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat pesisir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ekosistem laut.
Kelima POKMASWAS yang tersebar di lima desa pesisir Buton Utara ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam pengawasan laut. Fokus utama mereka meliputi pencegahan illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta perlindungan ekosistem pesisir, khususnya mangrove yang memiliki peran vital sebagai penyangga lingkungan dan habitat biota laut.
“Alhamdulillah, ada lima kelompok dari lima desa pesisir yang sudah di-SK-kan. Ini langkah konkret untuk membantu pemerintah daerah menjaga kelestarian alam demi masa depan anak cucu kita,” ujar Ali, Rabu (4/2/2026).
Ali menjelaskan, seluruh POKMASWAS yang terbentuk tersebut telah terdaftar secara resmi dalam database POKMASWAS nasional di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan demikian, setiap temuan di lapangan terkait aktivitas ilegal akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga menjadi bahan pantauan pemerintah pusat.
Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, JPKP Sultra juga berencana menginisiasi pembentukan posko-posko pengaduan di setiap desa pesisir. Posko ini diharapkan menjadi pusat laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran di wilayah laut.
Namun demikian, Ali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar langkah tersebut berjalan efektif.
“Kami akan segera berdiskusi dengan Pemerintah Daerah, mulai dari Bupati, DPMD, hingga Dinas Perikanan. Sinergi ini penting agar kerja POKMASWAS di lapangan memiliki jalur koordinasi yang jelas dan kuat,” tegasnya.
Ali juga mengingatkan bahwa peran anggota POKMASWAS bersifat sukarela dan tidak digaji. Meski demikian, tanggung jawab yang diemban sangat besar karena menyangkut keberlanjutan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, ia berharap adanya perhatian dan dukungan, baik moril maupun materil, dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
“Mereka bekerja demi kelestarian alam dan masa depan Buton Utara. Kami berharap pimpinan daerah dapat memberikan dukungan nyata agar semangat para pengawas masyarakat ini tetap terjaga,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
