KOLAKA – Aktivitas sebuah usaha penjualan telepon seluler bernama Kios HP Putri yang beroperasi di Kecamatan Lalombaa, Kabupaten Kolaka, menjadi perhatian masyarakat setelah muncul dugaan adanya layanan gadai tanpa izin resmi serta penerimaan barang yang masih berstatus kredit.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kios tersebut diduga tidak hanya menjalankan aktivitas penjualan perangkat telepon seluler dan aksesorinya, tetapi juga melayani peminjaman uang dengan sistem jaminan berupa telepon genggam maupun perangkat elektronik lainnya.
Menurut sejumlah sumber, pola transaksi yang dijalankan disebut menyerupai layanan pergadaian. Selain menerima barang sebagai jaminan, usaha tersebut juga diduga menerapkan biaya atau bunga pinjaman sebesar 10 persen untuk setiap periode pinjaman selama 10 hari.
Sejumlah warga menilai praktik tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi terkait mengingat kegiatan pergadaian merupakan sektor usaha yang memiliki aturan dan mekanisme perizinan tersendiri.
“Kalau memang benar ada aktivitas seperti itu, tentu perlu ada pengawasan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian dalam setiap transaksi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dalam ketentuan yang berlaku, Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas legal suatu usaha, namun tidak secara otomatis menjadi izin untuk menjalankan kegiatan jasa keuangan maupun usaha pergadaian yang berada di bawah pengawasan otoritas terkait.
Selain dugaan layanan gadai, muncul pula informasi bahwa kios tersebut diduga menerima pembelian telepon seluler yang masih berada dalam masa kredit atau pembiayaan.
Beberapa perangkat disebut diterima dalam kondisi baru dan lengkap dengan kemasan, namun tanpa dilengkapi dokumen pembelian atau bukti kepemilikan yang sah.
Sumber yang diperoleh menyebutkan, sebagian barang yang diterima diduga masih terikat perjanjian pembiayaan atau jaminan fidusia.
Modus yang diduga terjadi yakni barang diperoleh melalui pengajuan kredit menggunakan identitas pribadi, kemudian setelah barang diterima langsung dijual kembali sehingga berpotensi menimbulkan tunggakan pembayaran kepada perusahaan pembiayaan.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pengalihan atau penjualan barang yang masih berada dalam perjanjian fidusia tanpa persetujuan pihak pembiayaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak adanya dokumen transaksi yang sah juga dapat menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum dalam menelusuri asal-usul barang serta legalitas transaksi yang dilakukan.
Menyikapi informasi tersebut, sejumlah pihak meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh instansi terkait, termasuk Kepolisian Resor Kolaka, Dinas Koperasi dan UKM, serta otoritas yang membidangi pengawasan sektor jasa keuangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang, memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak, serta mencegah potensi kerugian masyarakat apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, pihak pengelola Kios HP Putri menyampaikan bahwa usaha yang dijalankan hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak memiliki izin operasional lain yang berkaitan dengan kegiatan jasa keuangan maupun usaha pergadaian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi pengawas terkait mengenai dugaan aktivitas tersebut.
Laporan : HR
