JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) melakukan perubahan besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah mengubah pola komunikasi agar lebih relevan dan menjangkau generasi Milenial serta Gen Z.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menerima kunjungan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kantor Kementerian Koperasi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Ferry menegaskan, generasi muda memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui pengembangan koperasi yang modern dan adaptif.
“Pada 2026 ini Kementerian Koperasi melakukan sejumlah pembaruan. Perubahan paling mendasar adalah strategi komunikasi agar koperasi dapat diterima dan diminati kalangan Milenial dan Gen Z,” ujar Ferry.
Ia menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk meningkatkan produktivitas nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
Selain perubahan strategi komunikasi, Kemenkop juga mempercepat digitalisasi koperasi. Ferry menyebut, selama ini data koperasi masih bersifat statis dan belum mencerminkan aktivitas usaha secara menyeluruh.
“Kita ingin membangun sistem data yang lebih utuh, mulai dari koperasi desa hingga seluruh aktivitas bisnisnya, sehingga koperasi benar-benar bisa dikelola secara profesional,” jelasnya.
Menurut Ferry, transformasi tersebut diharapkan mampu menjadikan koperasi tidak hanya sebagai lembaga sosial, tetapi sebagai badan usaha yang sehat, berorientasi keuntungan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kemenkop melakukan penguatan kelembagaan dengan menambah sekitar 800 pegawai serta meningkatkan status Kementerian Koperasi menjadi kementerian Kelompok II.
Di sisi regulasi, Ferry mengungkapkan Kemenkop tengah memfinalisasi rancangan undang-undang baru sistem perkoperasian nasional untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Kemenkop juga menyiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan bekerja sama dengan Ikopin University di Jatinangor, Sumedang, guna mencetak kader koperasi yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Ke depan akan ada mata kuliah dasar koperasi dan ekonomi Pancasila di perguruan tinggi, termasuk program KKN untuk mendukung Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Kemenkop mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) guna memperkuat pembiayaan koperasi. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kemenkop diberi mandat menyusun model bisnis dan modul pelatihan bagi pengurus serta pengelola koperasi.
Ferry juga memaparkan progres pembangunan fisik Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, terdapat sekitar 47 ribu titik lahan yang siap dibangun, dengan 27 ribu gerai dalam proses pembangunan.
“Targetnya pada Maret atau April 2026, sekitar 25 ribu hingga 30 ribu bangunan fisik sudah siap beroperasi. Hingga akhir 2026, sebanyak 80 ribu Koperasi Merah Putih diharapkan rampung,” jelasnya.
Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen ekonomi baru yang mendorong masyarakat desa dan kelurahan berperan sebagai pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi.
Sementara itu, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian Koperasi dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo untuk mengembalikan praktik ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi.
“Kami memahami tantangan besar yang dihadapi Kementerian Koperasi. JMSI siap mendukung melalui peran media dan pemberitaan yang konstruktif,” ujar Teguh.
Teguh juga menyatakan keyakinannya bahwa Ferry Juliantono mampu mengemban amanah dan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. (Tim)
