JAKARTA – Kongres Partai Buruh secara resmi menetapkan dan mengesahkan seluruh hasil kongres untuk periode kepengurusan 2026–2031. Pengesahan tersebut mencakup pembentukan Badan Formatur Pengurus Pusat, penetapan Mahkamah Partai Buruh, serta pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh sebagai landasan utama jalannya organisasi dan perjuangan politik partai ke depan.
Keputusan strategis ini diambil dalam sidang pleno Kongres Partai Buruh yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi. Sidang pleno berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh seluruh unsur partai, termasuk delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta perwakilan organisasi sayap Partai Buruh dari seluruh Indonesia.
Pimpinan Kongres Partai Buruh menyampaikan bahwa penetapan dan pengesahan hasil kongres merupakan bagian penting dari proses konsolidasi internal partai guna memperkuat struktur organisasi, soliditas kader, serta mempertegas arah perjuangan Partai Buruh dalam menghadapi dinamika politik nasional pada periode 2026–2031.
Badan Formatur Diberi Mandat Susun Kepengurusan Pusat
Salah satu keputusan penting yang disahkan dalam Kongres adalah pembentukan dan penetapan Badan Formatur Pengurus Pusat Partai Buruh Periode 2026–2031. Badan Formatur ini diberikan mandat penuh oleh Kongres untuk menyusun dan menetapkan susunan lengkap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
Pimpinan Kongres menegaskan bahwa Badan Formatur diharapkan mampu membentuk kepengurusan pusat yang solid, inklusif, dan merepresentasikan kekuatan buruh serta rakyat pekerja di berbagai sektor. Kepengurusan hasil formatur juga diharapkan dapat menjawab tantangan perjuangan buruh di tengah perubahan kebijakan ketenagakerjaan, industrialisasi, serta kondisi ekonomi nasional dan global.
Mahkamah Partai Diperkuat untuk Jaga Marwah Organisasi
Selain Badan Formatur, Kongres Partai Buruh juga menetapkan dan mengesahkan Mahkamah Partai Buruh Periode 2026–2031 sebagai lembaga internal partai. Mahkamah Partai memiliki kewenangan menangani dan menyelesaikan perselisihan internal, menjaga disiplin organisasi, serta menegakkan etika dan aturan partai sesuai dengan AD/ART.
Keberadaan Mahkamah Partai dinilai sangat penting dalam menjaga marwah dan kredibilitas organisasi, sekaligus memastikan seluruh kader dan pengurus menjalankan aktivitas politik secara tertib, beretika, dan berlandaskan aturan partai.
AD/ART Resmi Disahkan
Dalam rangka memperkuat kepastian hukum organisasi, Kongres Partai Buruh juga secara resmi mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh hasil pembahasan dan penyempurnaan selama kongres berlangsung. AD/ART tersebut menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi, pengambilan keputusan, serta arah perjuangan politik Partai Buruh pada periode mendatang.
Pengesahan AD/ART ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Partai Buruh untuk menjalankan organisasi secara demokratis, transparan, dan taat pada konstitusi partai.
Konsolidasi Menuju Perjuangan Politik Berkelanjutan
Pimpinan Kongres menegaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Buruh di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Pengurus pusat hasil formatur juga diberikan kewenangan penuh untuk menindaklanjuti seluruh keputusan kongres sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan disahkannya hasil Kongres Partai Buruh periode 2026–2031 ini, Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak kaum buruh, pekerja, dan rakyat kecil. Partai Buruh juga bertekad memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta mengambil peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. (BHR)
