KENDARI – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., secara resmi membuka Lokakarya Satuan Tugas (Satgas) Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I, III, dan IV yang berlangsung di Gedung Serbaguna Aula Bahteramas, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan percepatan pembentukan serta operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai daerah. Kehadiran kita semua merupakan bentuk komitmen dalam mendukung salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Fadlansyah.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi penyelenggaraan lokakarya tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi.
“Lokakarya ini merupakan momentum untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta membangun sinergi antarpihak dalam mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.
Pj Sekda berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan berbagai rekomendasi dan langkah strategis yang dapat memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah.
“Semoga lokakarya ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah strategis yang bermanfaat bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan Wilayah I, III, dan IV,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah membantu menyiapkan dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan lokakarya ini,” ujarnya.
La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program prioritas yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia.
“Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan Satgas Daerah menjadi instrumen penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut, sekaligus memastikan berbagai hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sistem distribusi yang lebih pendek, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Satgas juga bertugas untuk melakukan percepatan dan pengawalan agar berbagai kendala di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diantisipasi sedini mungkin. Diharapkan pada bulan Agustus nanti, kurang lebih sekitar 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah terbangun dengan baik dan siap dioperasionalisasikan,” pungkasnya.
Lokakarya ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Laporan : Redaksi
