KOLAKA – Aliansi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kolaka, belum lama ini. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai dan kerusakan lahan pertanian yang diduga dipicu oleh aktivitas pertambangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kecamatan Tanggetada.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kondisi lingkungan yang disebut berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya warga Desa Lamedai. Mereka meminta pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan yang terjadi.
Koordinator Lapangan aksi, Alex, menyampaikan kekecewaannya karena Bupati Kolaka tidak dapat menemui massa aksi. Menurutnya, mahasiswa berharap pemerintah daerah hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi yang mereka bawa.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang terdampak. Karena itu kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan ruang dialog secara langsung agar persoalan ini bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan respons pemerintah daerah terhadap berbagai keluhan masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang. Mereka menilai diperlukan langkah yang lebih cepat dan terukur dalam menangani persoalan lingkungan yang dikhawatirkan semakin meluas.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Kolaka, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Kolaka untuk melanjutkan aksi dan melakukan audiensi dengan para anggota dewan.
Di gedung DPRD, mahasiswa diterima oleh sejumlah legislator untuk berdialog mengenai berbagai persoalan yang mereka angkat. Audiensi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak terkait kondisi lingkungan di wilayah terdampak.
Ketua BEM FST USN Kolaka, Riansyah, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
“Kami hadir membawa aspirasi masyarakat, khususnya para petani yang merasakan dampak dari perubahan kondisi lingkungan. Kami berharap ada langkah nyata dan solusi yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memaparkan sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari dugaan pencemaran sungai, kerusakan lahan pertanian, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat.
Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, mahasiswa dan DPRD Kabupaten Kolaka mencapai kesepakatan untuk melakukan investigasi lapangan bersama guna melihat langsung kondisi di lokasi yang menjadi objek pengaduan masyarakat. Rencana investigasi tersebut juga akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Adapun beberapa poin yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut antara lain normalisasi Sungai Lamedai, kompensasi bagi masyarakat terdampak, transparansi dokumen lingkungan, pembenahan jalan tani, evaluasi aktivitas perusahaan, perbaikan sistem pengelolaan limbah dan drainase, serta penguatan penegakan aturan yang berlaku.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil audiensi tersebut agar berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut mereka, upaya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan.
Aliansi Mahasiswa FST USN Kolaka menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi demonstrasi semata. Mereka berkomitmen terus mengawal proses investigasi lapangan dan mendorong seluruh pihak terkait untuk menghadirkan solusi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka.
Laporan : HR
