KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Rakor tersebut melibatkan seluruh kepala daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Kadis Damkar), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 11 Desember 2025.
Rakor digelar untuk memastikan kesiapan nasional dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana di seluruh daerah. Momen akhir tahun dinilai sebagai periode yang rawan terhadap berbagai potensi gangguan, baik dari sisi keamanan, keselamatan masyarakat, hingga stabilitas harga bahan pokok. Oleh karena itu, pemerintah pusat menekankan perlunya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, sektor layanan publik, serta aparat penegak regulasi.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa Damkar bukan hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga memiliki peran vital dalam penanganan kondisi darurat, termasuk evakuasi korban, kebencanaan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi ekstrem yang kerap terjadi menjelang pergantian tahun.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penyelenggaraan perizinan yang lebih efektif, khususnya terkait penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dan mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kedua instrumen ini dinilai sangat penting untuk memastikan keamanan bangunan publik dan aktivitas masyarakat, terutama pada fasilitas yang berpotensi padat pengunjung saat libur panjang Nataru.
Di sisi lain, Mendagri juga mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu strategis yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Mulai dari potensi naik turunnya harga bahan pokok, kesiapan transportasi publik, hingga perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi dunia usaha. Tito meminta pemerintah daerah menjaga komunikasi aktif dengan kementerian teknis serta memperkuat langkah antisipasi bersama jalur distribusi logistik.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan langkah konkret. Ia menegaskan bahwa kesiapan menghadapi Nataru tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus benar-benar dijalankan secara operasional di lapangan. Mulai dari pemantauan kondisi cuaca, penyiapan personel dan peralatan kebencanaan, hingga koordinasi dengan pihak pengelola transportasi untuk memastikan tarif tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.
Gubernur juga meminta agar komunikasi lintas sektor diperkuat. Menurutnya, keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada bagaimana keterlibatan semua pihak dijalankan, bukan hanya oleh pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga lembaga layanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Kita harus memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman, tertib, dan nyaman,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan komitmennya untuk menjaga kenyamanan warga selama momen perayaan Nataru, sekaligus mengoptimalkan mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan ketertiban umum.
