KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur pada Senin (17 November 2025). Upacara yang digelar setiap tanggal 17 ini diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan kembali pentingnya memahami nilai-nilai Panca Prasetya Korpri yang dibacakan dalam setiap pelaksanaan upacara HKN. Ia menilai bahwa ikrar tersebut bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan kompas moral yang mengarahkan ASN untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan pengabdian penuh kepada masyarakat.
“HKN adalah momentum refleksi bagi kita semua. Sebelum berbicara pelayanan publik, tanyakan dulu pada diri sendiri: apakah kita sudah disiplin? Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik jika kedisiplinan pribadi saja masih kita abaikan?” tegas Gubernur.
Gubernur menyampaikan bahwa salah satu langkah pembenahan birokrasi ke depan adalah memperkuat kedisiplinan ASN. Untuk itu, ia akan menerapkan sistem reward and punishment secara konsisten. Setiap OPD diminta mencatat kehadiran pegawai secara objektif, termasuk daftar ASN yang terlambat mengikuti apel pagi.
“Saya perintahkan setiap OPD mencatat anggotanya yang terlambat setelah apel pagi. Tidak boleh ada pembiaran. Kita ingin birokrasi yang serius bekerja, bukan hanya hadir secara fisik tetapi juga hadir dengan komitmen,” ujarnya.
Ia menambahkan, disiplin tidak hanya menyangkut absensi, tetapi juga menyangkut etos kerja dan kesungguhan ASN dalam menjalankan tugas. ASN, menurutnya, adalah wajah terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti lambatnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai 63%. Ia menilai angka tersebut masih jauh dari ideal, terutama mengingat banyaknya kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar yang harus segera diselesaikan.
“Kedepan, OPD yang tidak mampu memberikan dampak positif dan serapan anggarannya rendah tidak akan saya berikan kegiatan. Kita tidak boleh bekerja setengah hati. Banyak pekerjaan di masyarakat yang menunggu untuk diselesaikan,” tegasnya.
Gubernur meminta OPD lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang membutuhkan intervensi pemerintah. Ia menekankan bahwa anggaran harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengingatkan bahwa upacara HKN bukan hanya rangkaian kegiatan seremonial, melainkan upaya membangun kembali semangat kebangsaan dalam diri ASN. Ia berharap seluruh jajaran ASN menjadikan HKN sebagai ruang untuk memperkuat kesadaran nasional, rasa persatuan, dan tanggung jawab terhadap bangsa.
“Upacara ini bukan sekadar formalitas. Ini pengingat agar kita tidak lupa pada nilai-nilai dasar sebagai ASN dan sebagai warga negara. ASN harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik,” tutupnya.
Upacara berlangsung tertib dan penuh khidmat, ditutup dengan penegasan Gubernur mengenai komitmen Pemprov Sultra dalam membangun birokrasi yang bersih, disiplin, dan berorientasi pelayanan masyarakat.
