JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat langkah penanganan stunting sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan nasional. Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang dipimpin Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Auditorium Dr. J. Leimena, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, hadir langsung untuk memastikan sinergi dan arah kebijakan daerah berjalan selaras dengan pemerintah pusat.
Rakornas tersebut dihadiri jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait, antara lain Menteri Pendudukan dan BKKBN, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Desa, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Kepala BGN. Selain itu, hadir pula para gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota, organisasi mitra pembangunan, akademisi, dan perwakilan lintas sektor. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa penurunan stunting masih menjadi prioritas nasional yang memerlukan kerja kolektif dan berkesinambungan.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa stunting merupakan isu pembangunan jangka panjang yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Ia menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian besar terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai bagian utama dari agenda peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Percepatan penurunan stunting ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Untuk itu, kita semua harus mengawal dan bersinergi antara pusat dan daerah. Alhamdulillah, atas arahan Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di Indonesia. Capaian ini tidak lepas dari kerja kolaboratif pemerintah pusat, daerah, para kader Posyandu, hingga ibu-ibu PKK,” ujar Wapres.
Wapres menekankan, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada intervensi gizi. Perbaikan lingkungan, sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, akses air bersih, serta edukasi keluarga harus dipastikan berjalan simultan. Integrasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mencapai target penurunan stunting yang lebih cepat dan efektif.
Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat strategi penurunan stunting di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Pemprov Sultra mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, memperluas pemberdayaan kader Posyandu dan PKK, serta memastikan pendamping keluarga berisiko stunting bekerja lebih optimal di lapangan.
Program intervensi spesifik dan sensitif mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan KIA, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi ibu hamil diperkuat melalui pendekatan terintegrasi. Sementara intervensi non-gizi, seperti penyediaan sanitasi layak, pembangunan jamban sehat, peningkatan akses air bersih, dan perbaikan lingkungan pemukiman, juga terus didorong sesuai karakteristik masing-masing daerah di Sultra.
Melalui partisipasinya dalam Rakornas, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa Sultra siap memperkuat komitmen dan memastikan seluruh lini pemerintahan bekerja lebih efektif dalam upaya menekan prevalensi stunting di wilayahnya.
“Percepatan penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah dan memastikan setiap program berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” tegas Gubernur melalui Dokpim Sultra.
Dengan sinergi yang semakin solid antara pusat dan daerah, Sulawesi Tenggara optimis dapat berkontribusi signifikan dalam penurunan angka stunting nasional sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa mendatang.
