KENDARI – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, mengajak kaum perempuan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan dalam Membangun Budaya Antikorupsi” ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Peserta kegiatan terdiri atas pejabat pemerintah daerah, tokoh perempuan, aktivis, serta penggerak organisasi wanita dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Arinta Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, bimtek ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat gerakan moral dan sosial pemberantasan korupsi di daerah.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya urusan hukum dan aparat, tetapi juga urusan moral, nilai, dan karakter. Di sinilah perempuan memiliki peran sangat penting sebagai penjaga nilai kejujuran dan integritas,” ujarnya.
Ia menegaskan, perempuan merupakan tiang negara yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter bangsa. Jika perempuan kuat, berilmu, dan berakhlak mulia, maka keluarga dan masyarakat juga akan menjadi kuat.
“Perempuan bukan hanya pendamping, tetapi juga pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Dari keteladanan perempuanlah lahir generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menegakkan kebenaran,” tambah Arinta.
Menurutnya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga penyakit moral dan budaya. Karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan keteladanan dan pendidikan karakter, dua hal yang sangat melekat pada peran perempuan.
Sebagai Ketua TP-PKK Sultra, Arinta menilai kegiatan ini sejalan dengan misi utama gerakan PKK yang menempatkan keluarga sebagai pondasi perubahan sosial. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama pembentuk kepribadian anak.
“Gerakan antikorupsi tidak akan berhasil bila keluarga membiarkan perilaku tidak jujur dianggap biasa. Sebaliknya, jika kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan diajarkan sejak dini, maka generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi yang bersih dan amanah,” tuturnya.
Arinta juga menegaskan komitmen TP-PKK Sultra untuk menjadi mitra strategis KPK dan Pemerintah Provinsi Sultra dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat akar rumput. Upaya tersebut akan dilakukan melalui berbagai program seperti kegiatan dasa wisma, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan karakter, dan pelatihan etika publik.
Ia pun memuji karakter perempuan Sulawesi Tenggara yang dikenal tangguh, pekerja keras, dan berani. Menurutnya, karakter tersebut menjadi modal penting dalam membangun gerakan perempuan berintegritas di Bumi Anoa.
“Perempuan Sulawesi Tenggara dikenal tangguh, pekerja keras, dan berani. Kini saatnya perempuan Sultra menjadi pelopor integritas menolak suap, menolak gratifikasi, dan menolak segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arinta mengajak seluruh peserta bimtek untuk memulai Gerakan Perempuan Berintegritas dari lingkup keluarga.
“Mari kita mulai dari rumah, dari dapur, dari meja makan, dan dari obrolan dengan anak-anak kita. Ajarkan mereka berkata jujur dan bangga dengan rezeki yang halal. Itulah bentuk nyata perlawanan terhadap korupsi,” ujarnya.
Ia menutup sambutannya dengan harapan agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas terus tumbuh di setiap keluarga Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi tidak hanya harus hidup di lembaga formal, tetapi juga berakar kuat di dalam keluarga dan komunitas masyarakat.
Dengan peran aktif perempuan, Arinta yakin gerakan antikorupsi dapat tumbuh menjadi budaya yang melekat di setiap sendi kehidupan, memperkuat moral bangsa, dan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
