KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Phinisi Ballroom 1, Hotel Claro Kendari, pada Kamis (20/11/2025). Rakorda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Inspektorat bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi bagian penting dari sistem birokrasi yang bertugas memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan profesionalisme. Menurutnya, Inspektorat harus mampu berperan sebagai pembina dan mitra strategis OPD, sekaligus penjaga etika penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
“Inspektorat berperan memastikan setiap keputusan dibuat dengan benar, setiap program dijalankan secara bersih, dan setiap rupiah digunakan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gubernur. Ia menambahkan bahwa integritas aparatur harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap kuat.
Gubernur juga meminta seluruh peserta Rakorda meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memperkuat mekanisme monitoring dan controlling, serta memperluas penerapan surveillance for prevention (MCSP). Selain itu, manajemen risiko harus diterapkan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan, bukan hanya sebagai respons setelah masalah muncul. Ia menekankan bahwa program prioritas nasional dan daerah membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan terukur agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar terlihat bekerja. Pengawasan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga masa depan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Inspektur Daerah Sultra, Muhammad Haerun, menyampaikan harapan agar Rakorda ini dapat menyatukan langkah pengawasan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Sinkronisasi ini dinilainya sangat penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Ia menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat berjalan baik tanpa koordinasi dan komitmen bersama.
Rakorda Binwas tahun ini diikuti oleh kepala daerah dan para inspektur dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Agenda kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektur Daerah Provinsi dan para inspektur kabupaten/kota, sebagai simbol keseriusan penguatan pengawasan terpadu. Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengawasan yang progresif.
