JAKARTA– Petani di Kabupaten Muna Barat (Mubar) tengah menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Dua komoditas utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi mereka, yakni nilam dan jagung, mengalami penurunan harga secara drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Anjloknya harga ini membuat keresahan meluas di kalangan petani. Banyak di antara mereka yang terpaksa menjual hasil panen dengan harga sangat rendah, bahkan tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya nasib petani ketika pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam memberikan solusi.
La Ode Andu, yang akrab disapa Bang Andum, alumni Universitas Halu Oleo sekaligus pengusaha muda dan Direktur PT Lindo Multimedia Pratama, menyuarakan keprihatinannya. Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai pelindung sekaligus penggerak agar kesejahteraan petani tidak terus merosot.
“Harga nilam dan jagung turun drastis, sementara biaya produksi tetap tinggi. Pemerintah daerah jangan hanya diam, tapi harus hadir dengan kebijakan yang bisa membantu petani bertahan,” tegas Bang Andum, Senin (18/8/2025).
Ia menilai, salah satu langkah strategis yang mendesak dilakukan Pemda Mubar adalah mendorong lahirnya regulasi tentang jaminan harga serta memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian. Selama ini, posisi tawar petani masih sangat lemah sehingga ketika harga jatuh, merekalah yang paling menanggung kerugian.
“Petani bekerja keras, dari membuka lahan, menanam, hingga panen. Tapi ketika harga jatuh, mereka yang paling menderita. Seharusnya pemerintah hadir sebagai jembatan agar ada kepastian harga dan pasar yang stabil,” ujarnya.
Selain soal harga, Bang Andum juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah dalam hal pembinaan, akses permodalan, dan perluasan pasar. Menurutnya, banyak petani yang kesulitan mengembangkan usaha karena tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga keuangan maupun teknologi pertanian modern.
“Pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola hasil pertanian. Jangan hanya mengandalkan pasar lokal yang sangat fluktuatif. Petani butuh jaminan pasar yang lebih luas dan stabil,” paparnya.
Bang Andum menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampak sosial dan ekonomi di Muna Barat bisa semakin parah. Pendapatan petani yang menurun akan berimbas pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kalau kesejahteraan petani terus menurun, maka ekonomi daerah juga ikut lesu. Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah strategis, bukan hanya hadir saat musim panen untuk pencitraan,” kritiknya.
Ia pun mendorong agar Pemda Mubar segera membentuk tim khusus atau satgas yang fokus menangani persoalan harga komoditas pertanian. Satgas ini diharapkan mampu menjembatani antara petani, pelaku pasar, dan pemerintah dalam menciptakan mekanisme harga yang adil.
“Sudah saatnya Pemda keluar dari pola lama yang hanya seremonial. Dibutuhkan terobosan nyata agar petani tidak terus menjadi korban permainan harga,” pungkasnya.
