JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Rakernis ini menjadi wadah penting untuk membahas strategi pembangunan nasional berbasis ruang laut, dengan melibatkan pejabat tinggi dari kementerian, kepala dinas kelautan seluruh Indonesia, serta perwakilan daerah.
Menteri KKP Tegaskan: Iklim Tantangan, Tapi Juga Peluang Ekonomi
Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan pandangannya mengenai urgensi melihat perubahan iklim bukan sekadar ancaman, tetapi peluang untuk mengembangkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
“Ini bukan soal tidak menghasilkan ekonomi. Justru, jika dikelola dengan baik, tata ruang laut bisa mendatangkan nilai ekonomi tinggi,” tegas Menteri Sakti.
Pembangunan Berbasis Tata Ruang: Integrasi Nasional Jadi Kunci
Rakernis ini juga menyoroti pentingnya integrasi tata ruang dalam kebijakan nasional. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, pembangunan pesisir dan pulau kecil telah diselaraskan dalam Perpres No. 139/2024, dengan pendekatan One Spatial Planning Policy (OSPP) yang menyatukan ruang darat, laut, udara, dan bawah tanah secara harmonis.
RTRWN dan RDTR dijadikan sebagai panduan utama dalam pembangunan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan memperkuat dasar hukum seperti UU 26/2007 dan UU 32/2014.
Digitalisasi Tata Ruang Laut dan Transformasi Ekonomi Biru
Dirjen Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menggarisbawahi bahwa penyusunan RTRWN 2025–2045 akan menempatkan ekonomi biru sebagai program prioritas nasional. Empat pilar utama yakni Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, dan Pembinaan menjadi landasan penyelenggaraan ruang laut demi mencapai triple win: manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Inovasi digital seperti Ocean Monitoring System berbasis Big Data, AI, dan GIS telah mulai dikembangkan untuk mendukung efektivitas pengelolaan dan perizinan ruang laut. Di sisi lain, potensi besar dari KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) menjadi sumber PNBP baru yang menjanjikan.
Kemendagri Dorong Sinkronisasi RTRW dengan RPJMD Pasca Pilkada
Ir. Edison Siagian, ME, dari Kementerian Dalam Negeri, menyoroti perlunya sinkronisasi antara RTRW dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RPJMD, khususnya pasca Pilkada Serentak 2024. Ia juga menegaskan pentingnya percepatan penetapan RDTR untuk mendorong pembangunan yang terencana dan tidak tumpang tindih.
Blue Food: Kunci Ketahanan Pangan Masa Depan
Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Bidang Pangan RI, Dandy Satrya Iswara, mengemukakan bahwa pangan dari laut atau Blue Food menjadi solusi utama ketahanan pangan di masa depan. Potensi perikanan budidaya, rumput laut, dan perlindungan ekosistem laut akan diintegrasikan dalam rencana tata ruang laut.
Meskipun masih ada tantangan seperti ketidaksesuaian RTRW dengan kawasan tambak, namun budidaya rumput laut di wilayah seperti Sulawesi Tenggara disebut sebagai game changer dalam pasar global pangan laut.
Menuju Indonesia Emas 2045: Tata Ruang Jadi Pondasi
Menutup sesi Rakernis, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, Deputi di Bappenas, menyatakan bahwa RPJPN 2025–2045 adalah rujukan utama pembangunan Indonesia, dengan tata ruang sebagai fondasi menuju negara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi biru membutuhkan kepastian ruang untuk menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan hijau.
Rakernis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah demi membangun Indonesia yang tangguh menghadapi perubahan iklim, berdaulat atas sumber daya lautnya, dan mampu bersaing dalam ekonomi biru global. (ADV)
