KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Bahteramas se-Sulawesi Tenggara (Perseroda) Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (11/6/2026) sore.
RUPS tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja PT BPR Bahteramas sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi pengembangan usaha pada tahun 2026. Selain membahas laporan pertanggungjawaban perusahaan, forum ini juga mengagendakan pengisian sejumlah posisi direksi dan komisaris yang masih kosong di beberapa BPR Bahteramas kabupaten dan kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa PT BPR Bahteramas memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, keberadaan BPR Bahteramas tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“BPR Bahteramas harus mampu tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Tantangan ekonomi yang semakin dinamis menuntut kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan,” ujar Gubernur.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pihak lainnya, yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap perkembangan PT BPR Bahteramas di Sulawesi Tenggara.
Menurut Gubernur, secara umum kondisi PT BPR Bahteramas se-Sultra saat ini berada dalam kategori sehat. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat perusahaan berpuas diri. Persaingan di sektor jasa keuangan yang semakin ketat menuntut adanya transformasi yang lebih progresif agar perusahaan mampu bertahan dan berkembang.
Gubernur menekankan pentingnya membangun kemandirian perusahaan sehingga tidak terus bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, BPR Bahteramas harus mampu memperkuat daya saing melalui pengelolaan bisnis yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pertumbuhan.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah konsolidasi 12 PT BPR Bahteramas menjadi satu entitas sesuai ketentuan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah konsolidasi tersebut diyakini akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, penguatan struktur permodalan, hingga perluasan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dengan penggabungan tersebut, BPR Bahteramas diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan sektor produktif serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berdaya saing.
“Saya berharap kepada direksi beserta jajaran dan komisaris PT BPR Bahteramas se-Sultra agar dapat bekerja lebih baik lagi ke depan demi menjadikan BPR Bahteramas sebagai lembaga intermediasi yang mandiri, sehat, tangguh, dan berdaya saing sehingga mampu terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang selama ini konsisten memberikan dukungan, termasuk melalui penambahan penyertaan modal. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi BPR Bahteramas sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.
Melalui pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2025 ini, diharapkan lahir berbagai keputusan strategis yang mampu mempercepat transformasi PT BPR Bahteramas menjadi lembaga keuangan daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, profesional dalam tata kelola, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan : Redaksi
