JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka bersama Bupati Konawe Selatan (Konsel) Irham Kalenggo melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (11/5/2026), guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung agenda penguatan pertahanan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra turut didampingi Wakil Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Ferdial Lubis. Rombongan diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kantor kementerian di Jakarta.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam konsultasi tersebut yakni rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di wilayah Konawe Selatan. Lokasi yang direncanakan berada di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia, anak perusahaan PT Berdikari yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Gubernur Andi Sumangerukka menjelaskan, status HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 31 Desember 2019 dengan total luas lahan mencapai kurang lebih 2.393 hektare.
“Agenda pembahasan salah satunya terkait rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT Kapas Indah Indonesia,” ujar Andi Sumangerukka.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan berbagai lembaga terkait agar pemanfaatan lahan tersebut dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat strategis bagi daerah maupun negara.
Langkah ini, kata dia, tidak hanya bertujuan mendukung penguatan sistem pertahanan nasional, tetapi juga diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan wilayah di Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara secara umum.
“Demi mendorong pertumbuhan wilayah dan agenda penguatan ketahanan nasional, kami memfasilitasi rencana pemanfaatan lahan tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi ke beberapa kementerian dan lembaga setingkat kementerian,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut menyambut baik langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Pemerintah pusat, lanjut Gubernur, memberikan sejumlah masukan agar seluruh proses pemanfaatan lahan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Pak Menteri memberikan beberapa masukan terkait pemanfaatan lahan tersebut agar semuanya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada prinsipnya beliau siap mendukung,” tambahnya.
Gubernur Sultra menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah saat ini tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pertahanan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat stabilitas nasional sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan kawasan strategis di Sulawesi Tenggara.
Selain mendukung aspek keamanan dan pertahanan negara, rencana pembangunan markas Kopassus tersebut juga diyakini akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, mulai dari peningkatan aktivitas pembangunan, terbukanya lapangan kerja, hingga tumbuhnya kawasan penunjang ekonomi baru di wilayah Konawe Selatan.
Laporan: jaldin
