KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan disalurkan sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.
Kebijakan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026). Rakor dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, dan dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, serta unsur Forkopimda, kepala OPD, dan kepala dinas ketahanan pangan kabupaten/kota se-Sultra.
Dalam arahannya, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperketat pengawasan distribusi dan peredaran bahan pangan di pasaran.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan dengan harga terjangkau. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dan tidak boleh ada pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan pada tiga aspek utama. Pertama, aspek harga, yakni memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) berjalan sesuai ketentuan. Satgas akan menindak tegas praktik penjualan beras di atas HET maupun manipulasi label, seperti beras medium yang dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Kedua, aspek keamanan pangan. Seluruh komoditas yang beredar harus memenuhi standar keamanan secara fisik, kimia, dan biologis. Tim pengawas pangan provinsi dan kabupaten/kota akan turun langsung melakukan inspeksi ke pasar, gudang, dan distributor guna memastikan tidak ada peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya atau tidak layak konsumsi.
Ketiga, aspek mutu pangan, termasuk pengawasan terhadap klasifikasi dan standar kualitas komoditas. Pemisahan beras premium dan medium harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah agar konsumen tidak dirugikan.
Sementara itu, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menyampaikan bahwa stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan merupakan arahan langsung Presiden. Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.
“Satgas tidak lagi hanya memberikan imbauan, tetapi akan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran, baik terkait HET, manipulasi mutu, maupun keamanan pangan,” ujarnya.
Untuk menjamin ketersediaan stok, Perum Bulog diminta bertanggung jawab penuh menjaga pasokan beras dan minyak goreng di Sultra. Apabila terjadi gejolak harga atau potensi kelangkaan, langkah koordinasi lintas sektor akan segera dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar.
Selain bantuan beras dan minyak goreng bagi KPM, pemerintah juga akan merealisasikan program Jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada awal Maret setelah data penerima terverifikasi. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga produk peternakan tetap terkendali.
Melalui sinergi Satgas Ketahanan Pangan, Satgas Saber, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Sultra optimistis masyarakat dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang, kebutuhan pokok terpenuhi, serta harga tetap stabil dan terjangkau.
Laporan : Jaldin
