JAKARTA – Potensi ekonomi biru Indonesia dinilai belum terkelola optimal di tingkat daerah. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di wilayah pesisir, kepulauan, serta perbatasan masih menjadi persoalan serius yang menghambat terwujudnya pembangunan kelautan dan pariwisata berkelanjutan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Strategis Nasional bertajuk “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah” yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat bersama Beyond Borders Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Universitas Sahid, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, menegaskan ekonomi biru berisiko berhenti sebagai jargon jika kebijakan yang disusun di tingkat pusat tidak berpijak pada realitas daerah. Menurutnya, keterlibatan media daerah menjadi kunci untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan dan dijalankan secara efektif di lapangan.
“Media daerah memiliki peran strategis untuk menguji apakah kebijakan pusat benar-benar berdampak bagi masyarakat pesisir atau hanya berhenti pada dokumen perencanaan,” ujar Teguh.
Ia menambahkan, JMSI memposisikan diri sebagai penghubung antara pusat dan daerah melalui penguatan narasi berbasis data lokal, distribusi konten lintas wilayah, serta penjagaan standar etika dan profesionalisme pers. Upaya ini dinilai penting agar isu ekonomi biru tidak terjebak pada pendekatan elitis, tetapi benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Guru Besar Universitas Indonesia Martani Huseini, Guru Besar Politeknik Ahli Usaha Perikanan Maman Hermawan, serta Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun. Kegiatan ini diikuti akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan anggota JMSI dari berbagai daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menjelaskan wilayahnya merupakan contoh daerah kepulauan yang mulai mengembangkan ekonomi biru secara konsisten, khususnya melalui sektor pariwisata bahari. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisata ke Kepulauan Kei terus meningkat, terutama pada periode Juli hingga Oktober seiring musim libur nasional dan penguatan promosi digital.
Data Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah destinasi unggulan dengan kunjungan tertinggi, antara lain Air Terjun Soindrat sebanyak 18.275 pengunjung, Bukit Indah Bombay 16.275 pengunjung, Air Terjun Bombay 14.250 pengunjung, Pantai Ngursarnadan 13.851 pengunjung, serta Pantai Ngurtafur 10.910 pengunjung. Mayoritas wisatawan berasal dari dalam negeri, sementara kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan signifikan pada semester kedua 2025.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Budhi Toffi, menegaskan posisi Kota Langgur sebagai simpul utama transportasi dan layanan publik di kawasan Kei. Bandara Karel Sadsuitubun (LUV) disebut menjadi pintu masuk utama sekaligus penentu awal pengalaman wisatawan.
Forum dialog ini menegaskan bahwa tanpa peran aktif media daerah yang kritis dan berkelanjutan, ekonomi biru berpotensi terus menjadi slogan pembangunan, bukan motor penggerak kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan. (Tim)
