KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan penerapan e-government merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Penegasan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi keynote speaker pada Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) bertajuk “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan pengalamannya sebagai kepala daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pemerintahan yang semakin kompleks di era digital. Ia menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya terdapat dua fokus utama yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemerintahan.
“Dua hal yang saya pikirkan di awal pemerintahan adalah bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana menyejahterakan masyarakat,” ujar Gubernur.
Berdasarkan dua fokus tersebut, Gubernur menilai transformasi birokrasi dan e-government sebagai langkah strategis untuk mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan zaman, serta memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
“E-government hadir untuk mempermudah pelayanan publik,” tuturnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong digitalisasi pemerintahan mendapat apresiasi dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. Menurutnya, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengembangan pemerintahan berbasis digital.
“Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menjadi rookie dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan,” ujarnya.
Apresiasi tersebut diperkuat dengan capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meraih peringkat pertama nasional pada program Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kategori Rookie of the Year. Capaian ini menjadi lompatan besar, mengingat pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara berada di peringkat ke-34 dari 34 provinsi. Saat ini, Sulawesi Tenggara berhasil naik ke peringkat ke-16 dari 38 provinsi secara nasional.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan e-government. Oleh karena itu, transformasi birokrasi harus diawali dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
“Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, perubahan harus dimulai dari kepemimpinan. Karena itu, saya ingin membangun sistem yang baik,” tegas Gubernur.
Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang ditopang oleh sistem digital merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Laporan : Jaldin
