KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi IX memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas capaian signifikan dalam sektor kesehatan, terutama keberhasilan meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga melampaui standar Universal Health Coverage (UHC).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IX di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (10/12/2025).
Dalam pemaparannya, Yahya Zaini menyebut bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi dengan performa kepesertaan JKN terbaik secara nasional. Berdasarkan data per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN di Sultra tercatat sebanyak 2.849.818 jiwa atau setara 103,33 persen, melampaui batas minimal UHC nasional sebesar 98 persen. Ia juga menyoroti tingkat keaktifan peserta yang mencapai 80 persen sebagai indikator keberhasilan lain yang menunjukkan efektivitas pengelolaan program kesehatan di daerah. Menurutnya, capaian ini merupakan bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem jaminan kesehatan yang mengedepankan akses yang merata dan berkualitas tanpa hambatan finansial. Di Indonesia, sistem ini diwujudkan melalui program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Dengan capaian lebih dari 100 persen, Sultra secara resmi telah melampaui target nasional dan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penguatan sistem jaminan kesehatan.
Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan cakupan layanan kesehatan adalah bagian dari agenda besar pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu terobosan penting adalah peningkatan layanan rujukan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo yang kini mampu menyelenggarakan operasi bedah jantung terbuka. Fasilitas tersebut menjadi salah satu pusat layanan jantung regional yang memberikan manfaat besar tidak hanya bagi warga Sultra tetapi juga wilayah timur Indonesia.
Di samping penguatan fasilitas layanan, Pemprov Sultra terus melakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa pendidikan dan program pelatihan teknis. Pemerintah juga memberi perhatian serius pada penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan membentuk Koalisi Organisasi TBC (KOPI TB) serta menambah mesin tes cepat molekuler (TCM) hingga tingkat puskesmas untuk mempercepat deteksi dini.
Selain capaian UHC, Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi kinerja Pemprov Sultra dalam pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Berdasarkan data nasional, Sultra menempati posisi kedua tertinggi dalam realisasi program tersebut, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat.
Komisi IX menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah untuk diperjuangkan bersama kementerian mitra dalam merumuskan kebijakan nasional di sektor kesehatan. Apresiasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemprov Sultra untuk terus memperkuat layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
