KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan menerapkan model retreat, sebuah pendekatan pengembangan aparatur yang menekankan kolaborasi, diskusi terbuka, dan penguatan karakter birokrasi.
Kegiatan berlangsung selama empat hari, 10–13 Desember 2025, di Asrama C BPSDM Sultra dan dibuka oleh Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Model retreat dipilih karena dinilai mampu mendorong perubahan mindset aparatur, meningkatkan integritas, serta menciptakan ruang pembelajaran yang interaktif. Pendekatan ini merupakan hasil pengembangan dari tiga tahap retreat yang sebelumnya dilaksanakan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra,
Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa retret pertama digelar di Magelang, retret kedua di Jatinangor, dan retret ketiga dievaluasi hingga akhirnya dimodifikasi menjadi format Rakor yang diterapkan kali ini. Pemprov Sultra mengadaptasi praktik baik tersebut sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rakor ini menghadirkan narasumber strategis, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen BKPSDM, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra. Pada hari pertama dilakukan penandatanganan MoU serta arahan dari Kajati terkait mekanisme penanganan persoalan yang bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum. Kapolda dan Danrem turut memberikan penguatan terkait stabilitas daerah dan ketahanan birokrasi.
Pelaksanaan Rakor menggunakan format diskusi meja besar, diskusi meja kecil, hingga aktivitas lapangan. Metode ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan tidak monoton. Sejak malam sebelum pembukaan, peserta telah mengikuti sesi pendalaman materi bersama Wakil Gubernur mengenai perubahan pola pikir, etika pelayanan publik, serta penguatan komitmen aparatur. Secara keseluruhan, Rakor berlangsung selama 36 jam pelajaran dan diikuti seluruh Kepala OPD Provinsi Sultra serta Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra.
Usai laporan panitia, Wakil Gubernur bersama Sekda melakukan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan dari Disdukcapil Provinsi Sultra serta Plt. Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan bahwa era disrupsi menghadirkan tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Gubernur menyoroti lima isu strategis, yaitu peningkatan kualitas SDM, pengurangan ketimpangan antarwilayah, pengelolaan SDA berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Di akhir sambutan, Wagub menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi oleh karakter dan integritas aparatur. Rakor ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mempercepat terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
