KENDARI – Aktivis Sulawesi Tenggara, Muhammad Bakri A. Rahman, menyampaikan sikap terkait pernyataan Ruslan Buton yang beredar di media sosial Facebook dan menyinggung adanya dugaan “gubernur bayangan” di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bakri Rahman mengatakan, setelah menelusuri informasi yang beredar serta melakukan klarifikasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak yang dinilai kredibel, pihaknya menilai pernyataan tersebut tidak didukung data dan fakta yang jelas.
“Pernyataan yang disampaikan saudara Ruslan Buton terkait dugaan adanya gubernur bayangan di Pemprov Sultra tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Bakri, Selasa 30/12/2025.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut juga mengarah pada tuduhan terhadap seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AD yang disebut memiliki kedekatan dengan Gubernur Sultra. Menurutnya, tudingan semacam itu perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.
Bakri menegaskan, dalam iklim demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar. Namun, kritik seharusnya disampaikan secara objektif, berbasis data, dan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan melemparkan isu yang belum terverifikasi ke ruang publik.
“Kami mengingatkan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Tanpa dasar yang kuat, pernyataan semacam ini dapat berpotensi menjadi fitnah dan berdampak hukum,” jelasnya.
Ia juga berharap tokoh-tokoh publik di Sulawesi Tenggara dapat berperan sebagai penyejuk dan pemersatu, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas daerah.
“Kondisi Sultra saat ini berjalan dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi secara positif, bukan justru memperkeruh suasana dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” tambah Bakri.
Di akhir pernyataannya, Bakri mengimbau masyarakat Sulawesi Tenggara agar bersikap kritis dan objektif, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Masyarakat perlu menyaring setiap informasi yang diterima, khususnya dari media sosial, agar tidak terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar,” pungkasnya. (Tm)
