Sultra – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menerima secara langsung audiensi perwakilan masyarakat Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, di Lobby Kantor Gubernur, Kamis (11/9/2025). Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WITA tersebut menghadirkan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan kelompok tani dari Routa.
Kedatangan rombongan masyarakat Routa dipimpin langsung oleh camat bersama forum komunikasi desa. Mereka datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi perhatian utama, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga persoalan tata kelola pertambangan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam forum dialog itu, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi. Salah satu isu paling mendesak adalah keterbatasan infrastruktur jalan penghubung dari Routa menuju pusat Kabupaten Konawe maupun ke wilayah perbatasan dengan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jalan yang rusak parah membuat biaya logistik dan mobilitas hasil bumi masyarakat menjadi tinggi.
Tokoh petani, La Ode Rapi, menuturkan bahwa masyarakat Routa memiliki potensi besar di bidang perkebunan, khususnya kakao, kelapa, dan sawit. Namun, akses jalan yang sulit menjadikan hasil panen tidak maksimal terserap pasar. “Kami sering kesulitan membawa hasil panen. Kadang hasil kakao hanya bisa dijual di tingkat tengkulak dengan harga jauh di bawah pasar, karena jalanan rusak parah dan kendaraan sulit masuk,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan. Puskesmas di Routa dinilai belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi tenaga medis maupun peralatan. “Kami berharap ada perhatian untuk menambah dokter dan tenaga kesehatan, serta sarana pendukung yang lengkap. Masyarakat masih sering dirujuk jauh ke Unaaha atau Kendari untuk pelayanan dasar,” kata Nur Aini, perwakilan kaum perempuan Routa.
Sementara itu, persoalan pendidikan menjadi perhatian lain. Banyak sekolah di tingkat SD hingga SMP yang kekurangan tenaga pengajar. Bahkan beberapa desa harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendidikan menengah. Perwakilan pemuda, Junaedi, menyampaikan bahwa generasi muda Routa memiliki semangat tinggi melanjutkan sekolah, tetapi keterbatasan fasilitas menjadi hambatan serius.
Isu Pertambangan dan Lingkungan
Dalam audiensi tersebut, masyarakat Routa juga menyinggung dampak keberadaan perusahaan tambang di wilayah mereka. Sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan membuat lahan pertanian dan kebun masyarakat terancam.
“Tambang hadir di Routa, tapi manfaat langsung untuk masyarakat masih sangat minim. Bahkan kami justru menanggung kerusakan lingkungan dan jalan desa yang rusak karena lalu lintas kendaraan perusahaan,” ungkap salah satu tokoh adat, La Ode Tui.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi bisa menegaskan aturan agar perusahaan tambang lebih bertanggung jawab melalui program CSR yang nyata, serta memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai aturan.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas kedatangan masyarakat Routa. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat dari berbagai daerah.
“Pemerintah hadir untuk mendengar dan mencari solusi bersama. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat Routa akan kami tampung, kaji, dan tindak lanjuti melalui koordinasi dengan kabupaten serta instansi terkait,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan penghubung Routa telah masuk dalam rencana strategis provinsi. Beberapa ruas bahkan sudah diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan instrumen lainnya.
Terkait kesehatan, Gubernur menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan agar fasilitas kesehatan di Routa mendapat tambahan dukungan. “Kami ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Kita upayakan agar tenaga medis dan sarana bisa lebih lengkap,” katanya.
Sementara untuk persoalan pendidikan, Andi Sumangerukka berjanji akan menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra untuk meninjau langsung kebutuhan tenaga pengajar di Routa. Ia menyadari bahwa pemerataan guru masih menjadi masalah di sejumlah kecamatan terpencil.
Sedangkan terkait isu pertambangan, gubernur menegaskan pentingnya penegakan aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan memberi sanksi kepada perusahaan tambang yang tidak mematuhi kewajiban. “Perusahaan yang beroperasi di Routa harus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Jika tidak, izinnya bisa ditinjau ulang,” tegasnya.
Audiensi tersebut menghasilkan beberapa poin tindak lanjut. Pertama, Pemprov Sultra akan membentuk tim kecil bersama perwakilan masyarakat Routa untuk memetakan kebutuhan prioritas. Kedua, pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Konawe agar program pembangunan di Routa mendapat perhatian khusus. Ketiga, evaluasi perusahaan tambang di Routa akan digelar bersama Satgas Pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen aspirasi masyarakat Routa kepada Gubernur Sultra. Dokumen tersebut memuat daftar kebutuhan prioritas, antara lain: pembangunan jalan utama sepanjang 60 kilometer, peningkatan sarana puskesmas dan sekolah, pemberdayaan petani melalui akses pupuk bersubsidi, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Kecamatan Routa terletak di wilayah perbatasan Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Secara geografis, wilayah ini merupakan daerah strategis karena menjadi jalur penghubung dua provinsi. Meski demikian, pembangunan di Routa selama ini dinilai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Luas wilayah Routa mencapai ribuan hektar, sebagian besar berupa hutan produksi, perkebunan, dan potensi pertambangan. Namun, keterisolasian wilayah membuat pembangunan berjalan lambat. Masyarakat Routa sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan.
Seiring berkembangnya industri pertambangan di kawasan perbatasan Sultra–Sulteng, Routa mulai menarik perhatian investor. Sayangnya, dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat Routa berinisiatif bertemu langsung dengan gubernur.
Audiensi antara Gubernur Sultra dan masyarakat Routa menunjukkan pola kepemimpinan partisipatif yang dikedepankan Andi Sumangerukka. Alih-alih hanya menerima laporan birokrasi, gubernur memilih mendengar langsung suara masyarakat.
Hal ini sejalan dengan visinya menjadikan Sultra sebagai daerah yang maju, inklusif, dan berkeadilan. Dengan memberi ruang dialog, pemerintah bisa memahami persoalan dari perspektif warga, sekaligus menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Audiensi masyarakat Routa di Kantor Gubernur Sultra bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan momentum penting mempertemukan harapan warga dengan komitmen pemerintah. Aspirasi yang disampaikan menunjukkan bahwa masyarakat Routa menginginkan pembangunan yang lebih merata, layanan dasar yang lebih memadai, dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan bersama.
Dengan tindak lanjut konkret yang direncanakan, pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi perubahan nyata di Routa. Masyarakat berharap apa yang dijanjikan gubernur tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan.
Audiensi berlangsung hingga siang hari, ditutup dengan doa bersama serta foto antara gubernur dan rombongan masyarakat Routa. Suasana hangat yang tercipta menjadi simbol bahwa pemerintah dan rakyat selalu memiliki ruang untuk saling mendengarkan dan bekerja sama demi masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih baik.
