Konawe Utara – Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap berdirinya Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara. Dukungan ini disebut penting sebagai langkah mitigasi konflik kepentingan sekaligus upaya memperkuat peran kontraktor lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, dinamika pertambangan di Konawe Utara tidak bisa dilepaskan dari fenomena keserakahan ekonomi yang kerap mendominasi kebijakan dan investasi. Ia mengutip istilah yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni “Serakahnomics”, di mana orientasi pembangunan lebih banyak dikuasai kepentingan segelintir elite dibandingkan kesejahteraan rakyat.
“Keserakahan hanya akan melahirkan jurang ketimpangan yang semakin dalam serta konflik kepentingan yang tak terkendali. Elite menguasai izin dan akses SDA, sementara masyarakat lokal justru jadi penonton dan menanggung dampak lingkungan,” tegasnya. Selasa, 9/09/2025.
Ia menyoroti fakta di lapangan bahwa praktik perizinan usaha tambang di Konawe Utara kerap dijadikan ladang rente politik maupun bisnis. Hutan digunduli, sungai tercemar, dan tanah adat tergerus, namun masyarakat setempat justru hidup di tengah penderitaan ekonomi.
“Padahal, Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan menegaskan bahwa pengelolaan SDA harus berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Kontraktor lokal mestinya diberi ruang sebagai pelaku, bukan sekadar pelengkap administrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan lahirnya Asosiasi IUJP Konawe Utara, diharapkan kontraktor lokal dapat bersatu memperjuangkan haknya, menolak monopoli pengelolaan tambang, dan menghapus stigma bahwa masyarakat hanya menjadi penonton di wilayah sendiri.
“Sebagai anggota DPRD Konawe Utara dari Fraksi Gerindra, saya menegaskan sekali lagi mendukung penuh berdirinya Asosiasi IUJP Konawe Utara. Asosiasi ini harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Konawe Utara,” tutupnya.
