JAKARTA, – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di ruang kerja Mendagri, Gedung A Kemendagri, Jakarta. Pertemuan ini membahas kesiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 yang akan digelar di Kota Kendari, Sultra.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri turut didampingi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, yang menaungi Direktorat Produk Hukum Daerah selaku penggagas utama Rakornas tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumangerukka menyampaikan bahwa Provinsi Sultra siap menjadi tuan rumah Rakornas PHD yang dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kualitas regulasi serta tata kelola produk hukum daerah guna mendukung iklim investasi nasional. Ujarnya, 5 Agustus 2025.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik inisiatif dan kesiapan Pemprov Sultra. Ia menyatakan kesediaannya untuk hadir secara langsung dalam Rakornas yang akan dihadiri oleh para gubernur dari seluruh Indonesia. Bahkan, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut dikonfirmasi hadir, antara lain:
Menteri Hukum dan HAM
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menteri Investasi/Kepala BKPM
Rakornas PHD 2025 akan menjadi ajang terbesar dalam sejarah pelaksanaan koordinasi hukum daerah. Kegiatan ini diperkirakan dihadiri lebih dari 2.222 peserta, termasuk para Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Hukum Provinsi, serta Kabag Hukum Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, belum termasuk para pendamping.
Dengan mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, Rakornas ini menegaskan pentingnya peran hukum daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dirjen Otda Akmal Malik menegaskan bahwa Rakornas kali ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan forum strategis yang dirancang untuk memperkuat kontribusi daerah dalam kemudahan berusaha dan reformasi hukum nasional.
Adapun kegiatan Rakornas akan dipusatkan di Kompleks Kantor Gubernur Sultra dan mencakup dua agenda besar:
1. Apel bersama pemantapan produk hukum daerah
2. Rapat koordinasi nasional dengan talkshow multi-narasumber
Acara ini juga akan diramaikan dengan pameran ekonomi kreatif daerah, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri dan Menkumham tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah sebagai simbol komitmen nasional terhadap tata kelola regulasi yang terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berkomitmen menghadirkan regulasi berkualitas, mendorong investasi yang inklusif, serta memperkuat arah pembangunan nasional berbasis Astacita.
