KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menggelar audiensi bersama Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI) Sultra dengan fokus pembahasan “Optimalisasi Penyediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Protein Hewani dan Nabati dalam Rangka Menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis”. Pertemuan berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Kamis (28/8/2025).
Audiensi ini turut dihadiri Ketua DPRD Sultra, staf ahli gubernur, sejumlah kepala OPD, akademisi dari Universitas Halu Oleo dan Universitas Sulawesi Tenggara, serta jajaran HILPI.
Dalam arahannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa ketersediaan pangan bergizi, khususnya protein hewani dan nabati, menjadi kunci utama keberhasilan program makanan bergizi gratis. Sulawesi Tenggara, katanya, memiliki modal besar dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang harus dioptimalkan agar masyarakat, terutama generasi muda, mendapat asupan gizi yang cukup.
“Sultra punya lahan pertanian luas, potensi peternakan yang kuat, serta hasil perikanan melimpah. Jika ini terkelola baik, kebutuhan pangan bisa kita penuhi dari daerah sendiri tanpa harus bergantung dari luar,” ujarnya.
Lebih jauh, Hugua menyebut arah pembangunan pangan daerah akan difokuskan pada tiga sektor strategis:
1. Optimalisasi pertanian dan peternakan untuk menjaga suplai pangan lokal tetap stabil.
2. Pengembangan industrialisasi berbasis SDA, termasuk hilirisasi produk pertanian dan peternakan.
3. Penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan produk pangan lokal.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah akan diwujudkan melalui kebijakan dan alokasi anggaran daerah. APBD Sultra, katanya, akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, infrastruktur distribusi, serta riset berbasis kebutuhan masyarakat.
“Rantai penyediaan pangan dari hulu hingga hilir harus lancar. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pasar harus mendukung distribusi bahan pangan lokal. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan HILPI juga sangat penting untuk menghadirkan riset yang aplikatif,” jelas Hugua.
Wagub juga menyoroti besarnya alokasi dana nasional sebesar Rp170 triliun yang akan turun ke kecamatan dan desa mulai September–Desember 2025. Dana tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat potensi lokal, terutama guna mendukung kebutuhan program makanan bergizi gratis.
Program ini diperkirakan membutuhkan pasokan harian lebih dari 960 butir telur, 8.000 ekor ayam, ikan, beras, hingga 300 dapur produksi. Menurut Hugua, hal ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar bagi petani, nelayan, peternak, hingga lulusan perguruan tinggi untuk terlibat langsung.
“Inilah momentum kolaborasi. Program makanan bergizi gratis bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.
Hugua mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, peneliti, hingga pelaku usaha pangan, untuk bersinergi membangun kemandirian pangan. Forum audiensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang akan menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan daerah, sekaligus memperkuat dukungan Sultra terhadap program nasional makanan bergizi gratis.
