KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Selain menghadirkan program mudik gratis bagi warga kepulauan, Pemprov Sultra juga mengintensifkan pengawasan keselamatan transportasi darat dan laut.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Rajulan, menyampaikan bahwa program tiket gratis angkutan laut merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dijalankan pada Lebaran sebelumnya. Program ini telah diusulkan kepada Kementerian Perhubungan RI dan mendapat persetujuan.
“Ini bentuk perhatian Bapak Gubernur terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah kepulauan, agar dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi,” ujar Rajulan, Rabu (25/2/2026).
Tahun ini, Pemprov Sultra menyiapkan kuota sebanyak 7.800 tiket gratis untuk rute Kendari–Raha (PP) dan Kendari–Baubau (PP). Rute tersebut dilayani kapal cepat seperti KM Express Bahari 6E, KM Express Bahari 5E, KM Express Cantika 168, dan KM Express Priscilia 88 yang selama ini menjadi moda transportasi utama masyarakat antarwilayah kepulauan.
Menurut Rajulan, kebijakan ini bukan hanya soal subsidi tiket, tetapi juga bagian dari upaya memastikan transportasi laut yang aman, tertib, dan terjangkau saat lonjakan mobilitas Lebaran.
Di sisi lain, Pemprov Sultra juga memperketat pengawasan melalui pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck). Kegiatan ini telah digelar di Terminal Tipe A Puuwatu, Kendari, Selasa (24/2/2026), dan akan dilanjutkan di Terminal Baruga, Kamis (26/2/2026).
Rampcheck mencakup pemeriksaan teknis kendaraan, seperti sistem pengereman, kemudi, kondisi ban, lampu, kelistrikan, hingga kelengkapan keselamatan seperti APAR, segitiga pengaman, dan palu pemecah kaca darurat. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan administratif berupa STNK, bukti lulus uji KIR, kartu pengawasan, serta izin operasional angkutan umum.
Tidak kalah penting, kesiapan pengemudi juga menjadi perhatian. Petugas memastikan setiap sopir memiliki SIM sesuai ketentuan, dalam kondisi sehat, serta siap menjalankan tugas secara profesional selama masa angkutan Lebaran.
Meski Terminal Puuwatu berada di bawah kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sultra, Pemprov Sultra tetap berperan sebagai leading sector dalam koordinasi pengawasan lintas sektor. Kegiatan ini turut melibatkan Polda Sultra dan PT Jasa Raharja untuk memperkuat aspek penegakan hukum dan perlindungan keselamatan penumpang.
Rajulan mengimbau seluruh operator angkutan umum agar proaktif mendukung pelaksanaan rampcheck dengan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta dokumen lengkap. Masyarakat juga diminta memilih angkutan resmi dan tidak ragu melaporkan jika menemukan pelanggaran standar keselamatan.
Melalui kebijakan mudik gratis dan penguatan pengawasan transportasi ini, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmen menghadirkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan : Jaldin
