KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat harus terakomodasi secara serius dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur ASR memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4 Mei 2026). Dalam arahannya, ia secara tegas mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menunda penanganan persoalan masyarakat hingga menjadi sorotan publik atau viral di media sosial.
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sektor lainnya harus sudah terangkum dalam Musrenbang,” tegas ASR di hadapan peserta apel.
Menurutnya, fenomena respons lambat terhadap keluhan masyarakat hingga harus menunggu perhatian publik merupakan pola kerja yang harus segera diubah. Pemerintah, kata dia, dituntut untuk hadir lebih cepat dan tanggap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa orientasi penggunaan anggaran tidak boleh lagi bergeser pada kepentingan elit atau pimpinan semata.
“Anggaran harus fokus melayani masyarakat, bukan melayani pemimpin. Tidak boleh lagi anggaran justru lebih besar untuk kebutuhan pimpinan dibandingkan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya dengan nada tegas.
ASR menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk memanfaatkan forum tersebut secara maksimal, mulai dari proses perencanaan hingga penetapan program prioritas.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap usulan program harus berbasis data dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, program pembangunan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Penegasan ini disampaikan menjelang pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan akan dibuka secara langsung oleh Gubernur pada Selasa (5 Mei 2026). Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Sultra.
Laporan : Redaksi
