KENDARI – Ketua Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari, Sahidin, mengungkapkan keresahan yang telah lama dirasakan para pengemudi ojek pangkalan di kawasan pelabuhan akibat kehadiran ojek berbasis aplikasi yang dinilai berdampak signifikan terhadap penurunan penghasilan mereka, pada Senin (13/4/2026)
Menurut Sahidin, para driver pelabuhan telah beroperasi jauh sebelum hadirnya layanan ojek online. Sebagian besar merupakan kalangan orang tua yang tidak terbiasa menggunakan teknologi aplikasi, bahkan tidak memiliki pengetahuan memadai terkait sistem tersebut.
“Dari dulu kami sudah ada sebelum ojek online. Rata-rata driver di pelabuhan ini orang tua, belum paham aplikasi. Sejak ada ojek online, penghasilan mereka turun drastis. Wajar kalau mereka merasa kesal,” ujar Sahidin.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2022 para driver pelabuhan mulai berinisiatif membentuk wadah organisasi sebagai bentuk perjuangan bersama. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Puncak keresahan terjadi pada tahun 2025, saat aksi besar-besaran dilakukan oleh para driver pelabuhan. Dalam aksi tersebut mulai terlihat bahwa mereka belum memiliki badan hukum resmi sebagai landasan perjuangan.
Barulah dalam beberapa bulan terakhir, proses legalitas asosiasi berhasil diselesaikan. Sahidin menyebut, pengurusan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan tepat sebelum Lebaran, pengesahan badan hukum melalui AHU akhirnya diterbitkan.
“Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin badan hukumnya sudah keluar. Dengan adanya payung hukum ini, teman-teman driver pelabuhan sudah punya dasar untuk bersuara dan memperjuangkan hak mereka,” jelasnya.
Sahidin menambahkan, kehadiran ojek online di area pelabuhan dinilai semakin mempersempit ruang gerak driver pangkalan. Sistem aplikasi memungkinkan pengemudi online mengambil penumpang dengan cepat, bahkan untuk jarak jauh, tanpa harus menunggu lama di lokasi.
Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi driver pelabuhan yang harus menunggu dari subuh hingga malam hari, dengan hasil yang tidak menentu.
“Kasihan mereka, dari subuh tunggu penumpang sampai malam. Kadang cuma dapat satu atau dua penumpang, bahkan tidak sama sekali. Sementara ojek online datang langsung jemput penumpang lalu pergi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti faktor usia para driver pelabuhan yang rata-rata di atas 40 tahun, bahkan banyak yang sudah 50 tahun ke atas, sehingga sulit untuk beralih profesi atau bersaing secara teknologi.
Ke depan, Sahidin berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap nasib driver lokal pelabuhan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak dan berkeadilan bagi semua pihak.
“Kami berharap pemerintah benar-benar memikirkan masyarakat lokal. Kalau mereka tidak mencari nafkah di pelabuhan, mau ke mana lagi? Usia mereka sudah tidak memungkinkan untuk bekerja jauh,” katanya.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada para driver ojek online agar tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dan saling menghormati dalam mencari rezeki.
Sebagai langkah solusi, pihak asosiasi mengaku telah melakukan pertemuan internal dan merumuskan beberapa opsi, salah satunya dengan mengusulkan penyediaan lahan khusus bagi ojek online di area pelabuhan.
“Kami sudah rapat dan menawarkan solusi. Salah satunya, jika memungkinkan, disiapkan lahan sementara di pelabuhan untuk driver online, tentu dengan persetujuan pemerintah dan pihak pelabuhan,” pungkasnya.
Dengan adanya komunikasi dan langkah bersama, diharapkan konflik antara ojek online dan ojek pangkalan di Pelabuhan Kendari dapat diredam serta melahirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Laporan : Jaldin
