KONAWE – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana kerja sama mencuat di lingkungan Perum Bulog Kabupaten Konawe. Informasi yang diperoleh redaksi mengungkap adanya aliran dana bernilai besar mulai dari Rp800 juta, Rp900 juta, hingga mencapai miliaran rupiahyang diduga disalurkan kepada perusahaan mitra tanpa melalui prosedur dan mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam tata kelola Bulog. Senin 15 Desember 2025
Sejumlah sumber yang mengetahui langsung pola kerja sama tersebut menyebutkan, penyaluran dana dilakukan tanpa kelengkapan administrasi yang memadai dan tanpa persetujuan berjenjang. Praktik ini dinilai menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi yang wajib diterapkan oleh badan usaha milik negara.
Indikasi lain yang menguatkan dugaan penyimpangan adalah penguasaan stempel perusahaan mitra kerja sama yang disebut-sebut disimpan di kantor Bulog Konawe. Penguasaan stempel oleh pihak di luar manajemen perusahaan dinilai rawan disalahgunakan untuk mengesahkan dokumen transaksi keuangan dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan pemilik sah perusahaan.
Tak berhenti di situ, sumber juga mengungkap adanya transaksi dana yang masuk ke rekening perusahaan kerja sama tanpa diketahui secara langsung oleh pihak manajemen perusahaan. Dana tersebut, setelah masuk, diduga kembali dialihkan ke rekening lain dengan tujuan dan dasar hukum yang belum dapat dijelaskan secara terbuka.
“Nilainya besar dan polanya berulang. Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada persoalan tata kelola yang serius,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan. Senin, 15/12/2025.
Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian internal Bulog Konawe, khususnya dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga. Pengelolaan dana dalam skala ratusan juta hingga miliaran rupiah tanpa prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan penelusuran aliran dana oleh aparat pengawas internal maupun lembaga berwenang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dan siapa saja pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bulog Kabupaten Konawe belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas berbagai dugaan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa laporan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan sumber yang diperoleh di lapangan. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
Laporan : Tim Redaksi
