KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Bahteramas, Selasa, 11 November 2025. Program ini dikembangkan untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui penguatan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dalam keluarga.
Peserta kegiatan merupakan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pasangan masing-masing. Pendekatan berbasis keluarga dipilih karena KPK menilai karakter integritas seseorang dibentuk dari pola asuh dan teladan yang diberikan sejak masa kanak-kanak. Lingkungan rumah menjadi ruang paling awal dan paling kuat dalam menanamkan nilai moral sebelum seseorang memasuki dunia kerja.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa keluarga memegang peran besar dalam membentuk karakter masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pendidikan moral dalam keluarga berpengaruh langsung terhadap perilaku seseorang ketika dewasa, termasuk dalam memandang kejujuran dan penyalahgunaan wewenang.
“Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar jujur dan bertanggung jawab. Jika orang tua memberi teladan, anak-anak tumbuh menjadi pribadi berkarakter kuat dan berintegritas. Namun jika keluarga membenarkan perilaku licik, di situlah benih korupsi mulai tumbuh,” ujar Gubernur.
Gubernur mengapresiasi inisiatif KPK dan menyatakan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat mengandalkan penindakan saja. Menurutnya, perubahan budaya hanya bisa dicapai melalui pendidikan dan pembiasaan nilai integritas di lingkungan terdekat.
“Program ini langkah yang tepat. Pencegahan korupsi harus dibangun melalui pendidikan dan keteladanan dalam keluarga,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus memperkuat integritas aparatur, terutama dalam pelayanan publik. Gubernur menilai bahwa nilai dasar yang dibawa dari rumah akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini momentum memperkuat moral, integritas, dan karakter aparatur. Pencegahan korupsi dimulai dari hal kecil, dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sultra. Ia berharap program ini dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota agar pendidikan integritas lebih merata.
“Kami berharap kegiatan ini direplikasi di daerah agar nilai integritas tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Program Keluarga Berintegritas menjadi strategi KPK untuk memperkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan humanis, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra menilai program ini dapat menjadi model yang terus diterapkan dalam pembangunan karakter masyarakat.
