KENDARI – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, membuka secara resmi Rapat Pembahasan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kota Kendari, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama Wakil Gubernur, Ir. Hugua, M.Ling., yang menekankan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat perekonomian inklusif di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Sultra, serta narasumber dari OJK dan BPKAD Sultra.
Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendorong inklusi keuangan di daerah. Melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan. Dengan literasi dan akses keuangan yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang cerdas, membuka peluang usaha baru, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Asrun Lio.
Menurutnya, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan formal. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan perempuan pelaku usaha mikro.
Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan kesamaan persepsi antar-OPD dalam melaksanakan program TPAKD agar kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa rapat tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan strategi inovatif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Sultra.
“Rapat ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi wadah untuk menyatukan visi dan strategi. Kita harus mampu menghasilkan program yang implementatif dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Asrun Lio juga menyoroti bahwa percepatan akses keuangan bukan hanya soal ketersediaan layanan, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru yang mendorong daya saing dan kemandirian masyarakat. Menurutnya, layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, hingga investasi harus mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa lembaga keuangan hadir bukan sekadar untuk melayani, tetapi juga untuk memberdayakan,” imbuhnya.
Sekda berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari OJK, dunia perbankan, serta lembaga keuangan lainnya, program TPAKD di Sultra dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, keberhasilan TPAKD akan menjadi indikator penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di masa mendatang.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk berperan aktif dalam diskusi, bertukar pengalaman, dan menyampaikan ide-ide inovatif yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal menuju terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam mempercepat akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” tutup Sekda.
