KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui pencanangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah program terintegrasi hasil kolaborasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang diproyeksikan mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menata sektor kelautan secara lebih modern dan berkeadilan.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi wujud keseriusan kami dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah provinsi berkomitmen memastikan nelayan Sultra mampu tumbuh mandiri, kompetitif, dan memiliki akses terhadap infrastruktur yang layak,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, pembangunan kawasan pesisir tidak boleh dipahami sebagai proyek semata, melainkan langkah strategis yang menuntut kesinambungan.
“Kami tidak ingin pembangunan di sektor kelautan berhenti pada penyediaan fasilitas. Tujuan utama kami adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi nelayan dan menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat ekonomi baru di Sulawesi Tenggara,” tegasnya. Minggu, 09/11/2025.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
“Kesejahteraan nelayan adalah prioritas. Pemerintah hadir bukan hanya membangun sarana, tetapi memastikan seluruh rantai usaha perikanan berjalan efisien sehingga pendapatan masyarakat pesisir meningkat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan kembali keberpihakan pemerintah daerah.
“Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah provinsi berpihak pada rakyat kecil. Kami ingin nelayan Sultra naik kelas dan mampu bersaing di tingkat nasional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Asep Saepulloh, memaparkan bahwa program tersebut mendapat dukungan penuh dari KKP RI dengan alokasi anggaran Rp22 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan sarana pendukung seperti fasilitas produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan.
“Fasilitas ini mampu mempercepat rantai produksi dan distribusi hasil perikanan, sekaligus menekan biaya operasional nelayan agar pendapatan mereka meningkat,” jelas Asep.
Ia menambahkan, pembangunan ini membuka peluang bagi nelayan untuk mengelola hasil tangkapan dengan lebih efisien, memiliki akses pasar yang lebih luas, serta mendapat dukungan teknologi yang selama ini belum merata.
Melalui sinergi antara Pemprov Sultra dan KKP RI, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi kawasan percontohan yang mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pesisir yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun peradaban pesisir yang modern dan sejahtera.
