MALUKU – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi KKT bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi pembangunan jaringan irigasi air tanah di Pulau Yamdena. Kegiatan ini berlangsung di Aula Restoran Tiga Koki, Rabu (3/9/2025), dan dihadiri para pemangku kepentingan terkait.
Pembangunan irigasi air tanah menjadi salah satu program Asta Cita kedua Presiden dan Wakil Presiden, yang berfokus pada kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang minim sumber daya air permukaan.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi KKT, Said Udin Letsoin.ST.MT., menyampaikan pentingnya program ini bagi masyarakat. Menurutnya, Tanimbar sangat merasakan keterbatasan air untuk lahan pertanian, sehingga kehadiran infrastruktur irigasi berbasis air tanah akan menjadi solusi jangka panjang.
“Sebagai daerah kepulauan, KKT sangat merasakan pentingnya infrastruktur air tanah ini. Dengan adanya jaringan irigasi, kita berharap lahan-lahan pertanian masyarakat dapat terairi dengan baik, produksi pangan meningkat, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta ketahanan ekonomi daerah,” ujar Paulus.
Ia juga mengingatkan, keberhasilan program ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat maupun daerah, melainkan harus ditopang partisipasi masyarakat. “Melalui forum sosialisasi ini, kita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut memberi masukan, mendukung, dan bersama-sama menjaga serta memelihara sarana dan prasarana yang akan dibangun,” tambahnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, melalui Kepala Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air, Said Letsoin, SE, MP, menegaskan bahwa pemerintah pusat serius mendorong kemandirian pangan melalui program percepatan pembangunan irigasi.
“Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 02 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta perolehan irigasi. Tujuannya mendukung swasembada pangan nasional,” jelas Letsoin.
Menurutnya, penguatan infrastruktur air tanah sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Selaru dan beberapa kecamatan lainnya yang menjadi sentra hortikultura serta padi gogo. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, potensi pertanian di KKT dapat berkembang lebih optimal.
“Program Inpres ini bisa terlaksana karena adanya sinergi antara Pemda Kepulauan Tanimbar, BWS Maluku, dan instansi lainnya. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan ini,” katanya.
Selain mendorong produktivitas pertanian lokal, program irigasi air tanah juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. KKT sebagai salah satu daerah strategis di wilayah perbatasan memiliki peran penting, bukan hanya dalam konteks pertanian lokal, tetapi juga dalam menunjang ketahanan pangan kawasan timur Indonesia.
Melalui program ini, diharapkan lahir sistem pertanian yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan taraf hidup petani. “Infrastruktur pertanian yang kuat berarti membuka peluang lebih besar bagi petani untuk menghasilkan produk pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Jika ini berhasil, maka secara tidak langsung akan memperkuat perekonomian daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” ungkap Letsoin.
Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya berisi pemaparan teknis pembangunan, tetapi juga forum dialog antara pemerintah, masyarakat, serta kelompok tani. Dalam kesempatan itu, berbagai aspirasi disampaikan oleh perwakilan masyarakat terkait lokasi prioritas dan kebutuhan lapangan.
Baik pemerintah daerah maupun BWS Maluku berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut agar pembangunan irigasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dukungan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air juga dinilai krusial untuk keberlanjutan program.
“Kita ingin agar program ini bukan hanya sekadar proyek, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kerja nyata dalam membangun daerah”.
