KENDARI – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, meresmikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Kendari yang dipusatkan di halaman eks MTQ, Selasa (26/8/2025). Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para kepala daerah se-Sultra, serta pelaku usaha pangan, UMKM, dan distributor.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan dunia usaha. Menurutnya, program pangan murah adalah bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Gerakan ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim, rantai pasok, hingga gejolak harga. Pemerintah bersama dunia usaha berkomitmen menghadirkan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Andi menegaskan, pangan murah akan terus digelar secara bergilir di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan melibatkan Perum Bulog, OPD terkait, UMKM, serta dukungan penuh TNI-Polri.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pangan adalah isu fundamental yang selalu menjadi perhatian Presiden RI. Menurutnya, kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
“Bapak Presiden berulang kali mengingatkan, negara merdeka adalah negara yang merdeka dari pangan. Produksi beras kita tahun ini meningkat signifikan sehingga stok Bulog cukup tinggi, ini capaian yang perlu kita jaga,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi. Ia menjelaskan, inflasi nasional yang ideal berada di kisaran 1,5%–3,5%, dengan pangan sebagai faktor paling dominan. “Sandang dan papan bisa ditunda, tetapi pangan tidak bisa. Karena itu, menjaga stabilitas harga pangan adalah prioritas utama pemerintah,” jelasnya.
Mendagri merinci tiga komponen utama inflasi:
1. Volatile food, yakni harga pangan yang mudah bergejolak.
2. Administered prices, harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM dan listrik.
3. Core inflation, inflasi inti yang mencerminkan daya beli masyarakat.
Di Sulawesi Tenggara sendiri, inflasi terakhir tercatat 3,72%, dipicu kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. “Dengan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah, kita harapkan harga bisa terkendali dan daya beli rakyat tetap terjaga,” pungkasnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, juga menegaskan bahwa pangan murah adalah wujud gotong royong nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia memberi apresiasi kepada pemerintah, Bulog, dan para pelaku usaha yang konsisten menjaga pasokan serta mendukung upaya menjaga stabilitas harga.
Kegiatan pangan murah di Kendari menjadi tonggak penting bagi Sultra dalam mendukung strategi besar swasembada pangan nasional. Program ini bukan sekadar upaya menekan inflasi, tetapi juga memastikan hak rakyat atas pangan yang layak, cukup, dan terjangkau.
