LIPUTAN6SULTRA.com – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat apresiasi dari Gubernut Sultra Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka atas kontribusi para anggota dewan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2025.
Seperti diketahui, Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra secara resmi telah menetapkan keputusan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para pejabat tinggi pratama, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta insan pers.
“Saya selaku Gubernur Sultra, mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja sama seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pembahasan Ranperda secara intensif dan konstruktif,” Kata Andi Sumangerukka saat rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Selasa (1/7/2025).
Menurut Gubernur, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan semata laporan angka-angka, melainkan mencerminkan capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Sultra.
“Pelaporan ini merupakan amanat konstitusi yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya dalam sambutnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyoroti pentingnya memperkuat sinergi dan inovasi dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk dinamika ekonomi nasional dan global serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Kita perlu mempercepat belanja daerah yang berkualitas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mendorong percepatan program prioritas nasional dan daerah,” tambahnya.
Gubernur Sultra mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah strategis menuju Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
“Penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sultra menjadi tonggak penting dalam siklus tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Laporan : Redaksi
