KONAWE KEPULAUAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), (6/5/2026)
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan yang digelar di Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menegaskan bahwa edukasi keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dari maraknya aktivitas keuangan ilegal di era digital.
Melalui Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, OJK menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus meningkat masih dihadapkan pada tantangan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.
“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, terdapat kesenjangan sebesar 14,05 persen antara Indeks Inklusi Keuangan yang mencapai 80,51 persen dan Indeks Literasi Keuangan sebesar 66,46 persen,” ujar Indra dalam sambutannya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, namun pemahaman mengenai produk dan risiko keuangan masih perlu diperkuat agar tidak mudah terjebak investasi ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi terkait pengelolaan keuangan yang bijak, ciri investasi legal dan logis, hingga kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital.
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setda Konkep, Abd. Pattah, SE., M.Si., menilai edukasi keuangan sangat penting, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan wilayah kepulauan.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan ini turut melibatkan Bank Indonesia, PT BPD Sultra, perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat seperti nelayan, petani, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Sebanyak 112 peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, terutama pada sesi diskusi terkait investasi ilegal, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga pelindungan konsumen.
Analis Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Fachrul Reza, menjelaskan bahwa literasi penggunaan QRIS sangat penting dalam mendukung transformasi digital sistem pembayaran.
“QRIS dapat memperluas inklusi keuangan, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, OJK juga menekankan pentingnya penerapan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, dalam setiap keputusan keuangan dengan memastikan legalitas lembaga jasa keuangan dan kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.
Sebagai bentuk penguatan pelindungan konsumen, OJK turut memperkenalkan sejumlah kanal layanan seperti Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), Indonesia Anti-Scam Center (IASC), serta layanan SLIK melalui aplikasi iDebKu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga memantau riwayat kredit secara mandiri.
Melalui sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan, diharapkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya tahan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Laporan : Jaldin
