KENDARI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1,5 miliar untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing daerah terdampak mendapatkan Rp 500 juta, yang dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra.
Bantuan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru) di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (8/12/2025). Menurut Gubernur, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata solidaritas masyarakat Sultra kepada provinsi yang sedang menghadapi musibah besar.
Tidak hanya bantuan pemerintah, Gubernur ASR juga menegaskan bahwa dirinya akan memberikan donasi secara pribadi. Ia mengajak bupati/wali kota, jajaran pemerintahan, serta masyarakat untuk ikut berdonasi demi meringankan beban warga di tiga provinsi tersebut.
“Kita berharap masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberi kekuatan dan ketabahan. Semoga kondisi di sana segera pulih,” ujarnya. Dalam suasana haru, Gubernur mengajak seluruh peserta rakor menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan para korban.
Dukungan untuk distribusi bantuan juga datang dari TNI AU. Komandan Lanud Halu Oleo, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, memastikan jajarannya siap membantu pengiriman bantuan logistik menggunakan pesawat Hercules. Menurutnya, siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan dapat membawanya langsung ke Lanud Halu Oleo.
“Kami telah menyiapkan satu pesawat Hercules. Bantuan dalam bentuk apa pun siap kami angkut menuju wilayah terdampak,” tegasnya.
Selain membahas bantuan kemanusiaan, rakor juga menyoroti prediksi peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara mulai akhir Desember 2025 hingga Mei 2026. Gubernur meminta seluruh kepala daerah bersikap proaktif menyusun langkah kontigensi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Jika terjadi bencana, tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya, terutama wilayah terdampak. Kalau perlu, saya sendiri akan menginap di sana,” tegas Andi Sumangerukka.
Sejumlah instansi seperti BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, sektor kesehatan, dan perhubungan turut memaparkan kesiapan menghadapi Nataru dan potensi bencana. Unsur forkopimda juga sepakat membentuk protap kewilayahan, satgas terpadu, dan mekanisme komunikasi terintegrasi sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Laporan : KM
