KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (23/12/2025). Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dari Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, dan diikuti oleh para kepala daerah, pimpinan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga seluruh rangkaian perayaan Nataru dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Menko Polkam menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat dua tantangan utama yang perlu diantisipasi menjelang akhir tahun 2025 hingga awal 2026. Tantangan pertama adalah tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menuntut kesiapan maksimal aparat keamanan dan instansi terkait dalam melakukan pengamanan di titik-titik strategis, seperti pelabuhan, terminal, bandara, tempat ibadah, kawasan wisata, serta wilayah rawan gangguan kamtibmas.
Tantangan kedua berkaitan dengan potensi bencana hidrometeorologi. Masih berlangsungnya siklon tropis Koto serta gangguan atmosfer lainnya diperkirakan akan berdampak hingga awal tahun 2026. Situasi tersebut berpotensi memicu terjadinya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, serta gangguan transportasi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Sulawesi. Selain itu, meningkatnya aktivitas vulkanik di beberapa daerah juga menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi secara serius.
Menghadapi kondisi tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa pengamanan logistik, menjaga stabilitas sosial, serta percepatan pemulihan akses transportasi dan distribusi barang merupakan prioritas strategis nasional selama periode Nataru. Seluruh jajaran diminta untuk mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons cepat terhadap setiap potensi gangguan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat.
Lebih lanjut, Menko Polkam menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah diinstruksikan untuk bekerja secara solid, terintegrasi, dan responsif. Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung guna menghadapi potensi cuaca ekstrem maupun kejadian darurat selama masa libur Natal dan Tahun Baru.
Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rakor tersebut bersama unsur Forkopimda Provinsi Sultra, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra. Pemerintah Provinsi Sultra menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat dengan meningkatkan kesiapsiagaan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelayanan publik dan pengamanan selama Nataru berjalan optimal demi terciptanya Sulawesi Tenggara yang aman, tertib, dan kondusif.
Laporan : KM
