Kendari – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Rasmin Jaya, menyoroti langkah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menganggarkan pengadaan kendaraan dinas (Randis) bagi para pimpinan dewan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat, mengingat masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Sultra.
Menurut Rasmin, seharusnya DPRD lebih fokus pada problem yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti jalan rusak, jembatan yang tak layak, serta minimnya fasilitas pelayanan publik. Selain itu, isu lingkungan dan pertambangan yang kerap merugikan rakyat seharusnya juga menjadi perhatian serius.
“Saya pikir itu akan lebih kongkret sebab jalan dan jembatan akan memperlancar perekonomian dari distribusi hasil produksi masyarakat, baik petani maupun nelayan. Bukan malah sibuk mengadakan fasilitas untuk kenyamanan pribadi,” tegasnya. Jumat, 03/10/2025.
Ia menilai, mandulnya peran elit politik menjadikan DPRD gagal menjalankan fungsi utama sebagai instrumen aspirasi rakyat.
“Faktanya, mereka hanya sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan diri sendiri, dibanding memperjuangkan rakyat. Meski kebijakan investasi dan pertambangan kini sangat sentralistik, DPRD seharusnya tetap berperan aktif menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas,” ungkap Rasmin.
Rasmin juga menyindir janji politik yang kerap ditawarkan saat kampanye hanya menjadi pemanis untuk meraih simpati masyarakat. Namun, setelah terpilih, janji itu jarang diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan.
“Yang kita lihat hanyalah kepentingan golongan dan partai politik. Rakyat hanya jadi korban dari perebutan jabatan, harta, dan tahta,” katanya menegaskan.
Lebih jauh, ia berharap agar para elit politik Sultra mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan rakyat. Baginya, ini adalah momentum baru bagi wakil rakyat untuk benar-benar mengawal kepentingan masyarakat.
“Kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani, dan wakil rakyat yang memahami kondisi rakyat serta menuntaskannya dengan kewenangan yang dimiliki,” ujarnya.
