Kendari– Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, membuka secara resmi Seminar Literasi Digital bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Kota Kendari, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan ini diikuti mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan insan media se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Eko menekankan bahwa literasi digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan ketahanan nasional. Menurutnya, seminar ini bertujuan meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi, mendorong lahirnya konten digital yang etis, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman.
“Upaya ini juga bagian dari dukungan terhadap Kemenko Polkam dalam memperkuat ketahanan informasi dan stabilitas nasional. Digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, dan mendorong transparansi. Namun di sisi lain, bangsa juga menghadapi tantangan serius berupa derasnya arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian,” ungkapnya.
Ia menyoroti fenomena echo chamber dan post-truth yang membuat informasi menyesatkan lebih mudah tersebar, bahkan sering mengalahkan data dan fakta. Hal itu, menurutnya, dapat memperlemah kohesi sosial, memperuncing polarisasi, serta mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional.
Lanjut Eko, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan Survei Status Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo tahun 2022, indeks nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5 (kategori sedang). Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan skor 43,34 dari skala 100, menandakan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan menggunakan informasi digital secara kritis.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan digital, etika bermedia, dan dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan literasi digital di Sulawesi Tenggara, yang memiliki karakteristik kepulauan, keragaman sosial budaya, serta peran strategis sebagai pintu gerbang Indonesia timur.
“Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman etika, verifikasi informasi, serta kesadaran dampak sosial dan politik dari aktivitas digital. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat,” tegasnya.
Eko menambahkan, literasi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program jangka pendek. Ia berharap seminar ini dapat melahirkan kolaborasi lintas sektoral yang konkret dan berkesinambungan, melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, hingga sektor swasta.
“Dengan kerja sama seluruh pihak, ekosistem literasi digital Indonesia dapat diperkuat demi menjaga demokrasi dan persatuan bangsa,” pungkasnya.
