KENDARI – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, membuka secara resmi kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang ke-19 Tahun 2025, Selasa (14/10/2025), di Hotel Kubra Kendari.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi. Orientasi ini bertujuan memperkenalkan nilai-nilai dasar ASN sekaligus menumbuhkan etika birokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa orientasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah investasi strategis untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang berintegritas, profesional, dan berkomitmen terhadap pengabdian. Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai dasar BerAKHLAK, yang kini menjadi pedoman moral dan perilaku seluruh ASN di Indonesia.
“Orientasi ini bukan hanya agenda formal. Ini adalah momentum untuk membangun mindset aparatur yang melayani, bukan dilayani. Pemerintah membutuhkan ASN dan PPPK yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral serta semangat pengabdian yang tinggi,” ujar Asrun Lio.
Ia menjelaskan, nilai-nilai BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ketujuh nilai ini, menurutnya, bukan sekadar slogan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari.
“Nilai-nilai ini adalah cerminan karakter ASN sejati. Aparatur yang baik harus melayani dengan hati, bertanggung jawab terhadap tugasnya, terus belajar, membangun harmoni dalam tim, setia pada prinsip dan negara, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berkolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Dalam arahannya, Asrun Lio juga mengingatkan pentingnya memahami struktur organisasi, mekanisme kerja birokrasi, serta pola koordinasi antarinstansi. Pemahaman ini, kata dia, menjadi kunci dalam memperkuat sinergi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Ia menegaskan bahwa birokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem kerja, tetapi juga oleh sumber daya manusia yang kompeten dan beretika. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sultra terus berkomitmen memperkuat kapasitas ASN dan PPPK melalui program pelatihan, pembelajaran digital, mentoring, serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas aparatur menjadi fokus utama Pemprov Sultra. Ini sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius (MASER) pada tahun 2030. Untuk mencapai itu, kita butuh ASN yang tidak hanya tahu tugasnya, tetapi juga paham makna pengabdian,” tegasnya.
Sekda juga mengapresiasi kinerja BPSDM Sultra yang secara konsisten melaksanakan program pembinaan dan pengembangan SDM aparatur. Menurutnya, pelaksanaan orientasi seperti ini sangat penting dalam memperkuat jati diri ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat.
“Melalui orientasi ini, saya berharap para PPPK dapat memahami nilai-nilai dasar ASN secara utuh, menerapkannya dalam tugas, serta menjadi bagian dari birokrasi yang mampu berinovasi dan berkolaborasi untuk kemajuan daerah,” katanya.
Menutup arahannya, Asrun Lio mengajak seluruh peserta untuk menjadikan orientasi ini sebagai titik awal menumbuhkan semangat baru dalam bekerja. Ia menekankan pentingnya sikap rendah hati, integritas, serta semangat gotong royong sebagai bagian dari etos kerja ASN.
“Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, saya berharap orientasi ini menjadi langkah awal terbentuknya aparatur profesional yang siap mengabdi, melayani dengan tulus, dan menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing,” tutupnya.
Kegiatan orientasi turut dihadiri Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, para widyaiswara, fasilitator, pejabat struktural dan fungsional, serta sejumlah undangan lainnya.
