JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solidarity Squad Indonesia secara resmi menetapkan kepengurusan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk periode 2025–2030. Pengesahan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK-PD/PP-SS/VIII/2025 yang ditandatangani Ketua Umum DPP, Vicky Prasetyo, bersama Sekretaris Jenderal Abdul Razak.
Dalam keputusan tersebut, La Songo ditunjuk sebagai Ketua Solidarity Squad Indonesia Sultra. Ia akan didampingi oleh La Ode Amsir Mangkawani, S.IP sebagai Sekretaris dan Risma Asyita sebagai Bendahara. Penetapan ini menandai awal kepengurusan resmi di Sultra yang memiliki dasar legalitas untuk menjalankan roda organisas.
Melalui SK tersebut, pengurus daerah diberikan mandat strategis untuk:
1. Menyusun struktur organisasi secara lengkap.
2. Menyelaraskan program kerja dengan kebijakan nasional.
3. Membentuk pengurus cabang di seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Langkah ini diharapkan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput agar visi “Solidarity for Society” dapat diwujudkan.
Ketua PD Solidarity Squad Indonesia Sultra, La Songo, menyatakan siap mengemban amanah tersebut.
“Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami siap bekerja maksimal untuk memperluas konsolidasi hingga kabupaten/kota dan memastikan organisasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sultra,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara pengurus daerah, cabang, dan DPP agar setiap program bisa berjalan sinergis.
Ketua Umum DPP Solidarity Squad Indonesia, Vicky Prasetyo, menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan Sultra merupakan bagian dari komitmen memperkuat struktur organisasi secara nasional.
“Kehadiran pengurus di Sultra harus mampu menjadi motor solidaritas sosial, wadah pengembangan potensi generasi muda, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepengurusan Sultra akan memprioritaskan tiga program utama:
Penguatan kapasitas organisasi melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen.
Pengembangan jaringan sosial hingga tingkat kabupaten/kota.
Pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat, meliputi pendidikan nonformal, kewirausahaan, dan advokasi sosial.
SK pengangkatan ini menjadi dasar legalitas bagi pengurus daerah dalam menjalankan roda organisasi. Periode kepemimpinan 2025–2030 juga dinilai strategis karena bertepatan dengan fase pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Solidarity Squad Indonesia Sultra diharapkan mampu mengambil peran penting dalam mengawal, mengawasi, sekaligus mendukung kebijakan pembangunan agar berpihak pada masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Solidarity Squad Indonesia menegaskan kesiapannya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui program yang nyata dan konsisten.
