BUTON SELATAN – Kurang lebih sebanyak 65 orang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengikuti kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5–9 Agustus 2025. Namun, keikutsertaan ini menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik di Sulawesi Tenggara, yang menilai kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat konkret bagi daerah.
Salah satu kritik disampaikan oleh La Ode Tuangge, tokoh dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-SULTRA). Ia menilai bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak Kabupaten Buton Selatan yang hingga kini masih tergolong sebagai daerah otonomi baru yang tertinggal.
“Kegiatan ini tidak memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Justru ini terkesan hanya sebagai ajang jalan-jalan yang dibungkus seremonial. Terlebih lagi, yang ikut adalah para pejabat eselon II dan III, bahkan bersama istri mereka,” tegas La Ode Tuangge, Kamis (7/8/2025).
Ia menyayangkan alokasi anggaran yang dinilai mubazir di tengah situasi daerah yang masih memerlukan banyak sentuhan pembangunan pada sektor-sektor prioritas.
“Pemerintah daerah semestinya lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Bukan justru menghamburkan anggaran untuk kegiatan yang tidak strategis seperti ini,” tambahnya.
Menurutnya, LPKP-SULTRA tidak melihat adanya korelasi antara keikutsertaan dalam forum JKPI dengan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat Buton Selatan.
“Kita sedang dalam masa efisiensi anggaran, tapi pengeluaran tidak penting seperti ini malah dibiarkan. Tidak ada asas manfaat yang jelas untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengenai rincian anggaran yang digunakan maupun alasan strategis keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Sebagai informasi, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) merupakan forum nasional yang bertujuan melestarikan kota-kota bersejarah dan bernilai budaya di Indonesia. Namun, pengamat menilai Buton Selatan belum memiliki posisi yang signifikan dalam aspek pelestarian kota pusaka, sehingga partisipasi besar-besaran tersebut dinilai tidak relevan.
