KENDARI – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang digelar PT PLN (Persero) di Aula Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara.”
Acara yang diinisiasi oleh PLN tersebut dihadiri oleh pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta jajaran manajemen PLN. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas arah pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan target nasional peningkatan rasio elektrifikasi dan pemerataan akses energi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, menyampaikan sejumlah masukan penting terkait kondisi kelistrikan di daerahnya. Ia menegaskan bahwa meski cakupan listrik di Konawe Utara terus meningkat, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian.
Salah satu isu utama yang ia soroti adalah persoalan stabilitas tegangan listrik, terutama pada jam beban puncak. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat karena berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan rumah tangga, usaha kecil menengah, hingga pelayanan publik.
Selain itu, Bupati Ikbar menekankan bahwa masih terdapat dua desa di Konawe Utara yang hingga kini belum teraliri listrik, yakni Desa Labengki dan Desa Tapunopaka. Kedua desa ini, katanya, seharusnya menjadi prioritas karena memiliki potensi strategis.
“Pemerataan infrastruktur listrik ini sangat dibutuhkan masyarakat. Selain mendukung aktivitas ekonomi, listrik juga menjadi kebutuhan utama dunia pendidikan yang kini sangat bergantung pada teknologi. Apalagi Desa Labengki merupakan salah satu destinasi wisata nasional yang sudah seharusnya mendapat perhatian lebih,” ujar Ikbar di hadapan forum.
Tak berhenti di situ, Bupati Konawe Utara juga menyampaikan pandangan visionernya terkait pemanfaatan energi terbarukan. Menurutnya, Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan sebagai alternatif energi, sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dapat dikurangi.
Ikbar bahkan mengusulkan gagasan pemanfaatan pohon gamal sebagai substitusi batu bara dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ia menilai tanaman tersebut memiliki potensi besar sebagai bahan bakar ramah lingkungan, sekaligus mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat melalui program penanaman dan pengelolaan gamal.
“Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Utara, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jika kita mampu mengembangkan energi terbarukan berbasis potensi lokal, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk ketersediaan listrik, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pihak PLN menyambut positif masukan dari Bupati Konawe Utara tersebut. Perwakilan manajemen PLN menyampaikan komitmen perusahaan untuk segera menurunkan tim survei ke Konawe Utara, guna memetakan kondisi lapangan dan merumuskan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan listrik di daerah itu.
Menurut PLN, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Dukungan dari kepala daerah dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dinilai akan memperkuat sinkronisasi program PLN dengan rencana pembangunan daerah.
Forum diseminasi RUPTL ini sendiri diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara PLN dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen di Sulawesi Tenggara. Selain itu, keberhasilan program ini juga akan menjadi penopang utama bagi terwujudnya berbagai proyek strategis nasional (PSN), khususnya di sektor industri, pariwisata, dan pendidikan.
Dengan adanya dialog terbuka seperti ini, pemerintah daerah bersama PLN diyakini dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur listrik tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.
