JAKARTA – Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, mengkritik tajam pernyataan Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte yang menyebut Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), “numpang isu” dalam proyek pembangunan Jembatan Muna-Buton. Menurut Akril, tudingan tersebut bukan hanya kontradiktif, tapi juga menyesatkan dan tidak produktif bagi kepentingan publik Sultra.
“Pernyataan Umar Bonte sangat kontradiktif. Di satu sisi, ia mendesak ASR untuk merealisasikan proyek. Tapi di sisi lain, ia menuduh Gubernur hanya menumpang isu. Ini logika yang timpang dan membingungkan masyarakat,” ujar Akril dalam keterangan resminya, Jumat (18/7/2025).
Akril menegaskan bahwa ASR justru mengambil langkah konkret yang belum pernah dilakukan pemimpin sebelumnya, termasuk menghadirkan Menteri PUPR langsung ke lokasi pembangunan. Ini menjadi titik balik penting bagi proyek jembatan yang sudah puluhan tahun diwacanakan tanpa progres signifikan.
“ASR hadir bukan untuk numpang isu, tapi untuk mengeksekusi. Proyek ini adalah janji pembangunan, bukan panggung retorika,” tegasnya.
Menurut Akril, pembangunan Jembatan Muna-Buton merupakan kebutuhan strategis masyarakat Sultra yang harus dilihat sebagai prioritas lintas pemimpin. Ia menyayangkan narasi klaim sepihak yang lebih mementingkan citra politik ketimbang kolaborasi lintas elemen.
“Kalau semua sibuk mengklaim siapa paling berjasa, lalu siapa yang fokus bekerja? Publik butuh hasil, bukan drama,” sindirnya.
Akril juga membantah anggapan bahwa proyek jembatan tersebut muncul saat masa Penjabat Gubernur Andap Budhi Revianto. Menurutnya, itu adalah bentuk pengaburan sejarah. Proyek ini telah digagas sejak masa Gubernur La Ode Kaimuddin dan diperkuat pada masa Amirul Tamim hingga ke era Gubernur Ali Mazi yang memfasilitasi riset teknis melalui Balitbang tahun 2018.
Hasil riset yang dipimpin tim akademisi Dr. Bahtiar dan Romi Tamburaka menghasilkan rekomendasi perubahan lokasi dan desain jembatan agar sesuai kondisi laut dan manfaat ekonomi lebih besar. Namun setelah survei oleh Gubernur Ali Mazi tahun 2021, proyek ini kembali stagnan.
Terobosan besar baru terjadi di tahun 2025 saat Gubernur ASR menghadirkan Menteri PUPR ke lokasi pembangunan bersama dua tokoh sentral: Ali Mazi dan Ridwan Bae. Hasil kunjungan tersebut berbuah persetujuan penganggaran proyek dalam APBN 2026 langkah yang menurut Visioner Indonesia tak bisa disepelekan.
“Pak Andap bahkan tidak pernah turun ke lokasi, lalu bagaimana bisa diklaim sebagai pemrakarsa? Itu manipulasi narasi publik,” tegas Akril.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Akril menyebut proyek Jembatan Buton-Muna sebagai simbol pemerataan dan keadilan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia menegaskan bahwa jembatan ini akan membuka keterisolasian wilayah, memangkas waktu tempuh, serta mempercepat akses logistik, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar penghubung dua pulau, ini jembatan menuju masa depan Sultra,” katanya.
Visioner Indonesia juga mengecam penggunaan istilah “drama Korea” oleh Umar Bonte dalam menyikapi kehadiran para tokoh di lokasi proyek. Akril menyebutnya sebagai komentar sinis yang meremehkan kerja nyata dan mengabaikan urgensi pembangunan.
Selain itu, Akril menyoroti pernyataan Umar Bonte yang meragukan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Gubernur ASR. Ia menilai sikap itu sebagai bentuk ketidakdewasaan politik dan merendahkan kredibilitas lembaga survei independen.
“Survei bukan alat mainan politik. Menolak data karena tidak sesuai selera politik adalah bentuk kedangkalan berpikir,” katanya.
Sebagai penutup, Akril menegaskan bahwa Visioner Indonesia akan terus mengawal proyek-proyek strategis yang berdampak nyata untuk masyarakat.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang bicara, tapi siapa yang benar-benar menyelesaikan. Mari hentikan polemik, mulai kerja nyata,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
