Example 728x250
BeritaDaerah

Transformasi Transmigrasi 2025: Pemprov Sultra Siap Dukung Penguatan Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat

137
×

Transformasi Transmigrasi 2025: Pemprov Sultra Siap Dukung Penguatan Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

BALI – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja (Raker) Nasional 2025 dan Diskusi Program Transformasi Transmigrasi bertajuk “Membangun Masa Depan Indonesia Emas dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi”, Senin (28/7/2025), di Denpasar Selatan, Bali.

Dalam forum nasional tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Sultra mendukung penuh Program Transformasi Transmigrasi 2025 yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi RI dan selaras dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, insyaallah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah salah satu pesan pokok yang kami sampaikan dalam forum ini,” ujar Sekda Sultra.

Asrun Lio menambahkan, transformasi transmigrasi ini membutuhkan integrasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendorong kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Transmigrasi RI menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pola transmigrasi. Fokus utama kini bukan lagi pada pemindahan penduduk semata, melainkan pada permintaan daerah tujuan serta integrasi dengan agenda industrialisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

“Perpindahan penduduk kini berbasis permintaan daerah. Pemerintah pusat tidak lagi sepenuhnya mengatur, tetapi merespons kebutuhan daerah. Selain itu, Kementerian juga akan memprioritaskan transmigrasi lokal, yakni pemindahan masyarakat dari wilayah yang sama, misalnya di Papua Selatan,” jelas Asrun Lio.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, dalam sambutannya secara daring sebelum membuka Raker secara resmi, menekankan bahwa transformasi kawasan transmigrasi menjadi elemen strategis dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di wilayah tertinggal dan terluar.

“Raker ini menjadi momentum untuk menyosialisasikan arah baru transmigrasi, agar sejalan dengan program pusat, serta mendorong sinergi dan percepatan pelaksanaan program strategis 5T,” ungkapnya sebagaimana disampaikan Sekda Sultra.

Dalam kesempatan itu, Sekda Sultra juga menyinggung dukungan Kemenko Pembangunan RI terhadap lima program prioritas transmigrasi atau yang dikenal dengan istilah 5T, yaitu:

1. Trans Tuntas – Penyelesaian masalah lahan transmigrasi dan percepatan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

2. Trans Lokal – Dukungan rumah layak huni dan bantuan pangan bagi keluarga transmigran lokal.

3. Trans Patriot – Beasiswa pendidikan bagi anak transmigran dan penelitian komoditas unggulan.

4. Trans Karya Nusa – Dukungan pengembangan usaha produktif untuk peningkatan pendapatan keluarga transmigran.

5. Trans Gotong Royong – Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan konektivitas antarwilayah transmigrasi.

Rangkaian kegiatan Raker dimulai dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, penandatanganan nota kesepahaman antar-daerah tentang penyelenggaraan transmigrasi, sambutan Menteri Transmigrasi, dan sambutan resmi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang membuka acara secara hybrid.

Raker tersebut dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi, pejabat tinggi kementerian/lembaga, para gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh Indonesia, termasuk para Kepala Dinas Transmigrasi dari seluruh provinsi.

Beberapa gubernur yang hadir secara langsung antara lain Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan.(ADV)